Jumat, 30 Oktober 2009

Pemberdayaan Pranata Sosial:

Pengalaman Empiris
Oleh : Harry Hikmat
Kebijakan dan Program Penanganan Kemiskinan
Upaya penanganan masalah kemiskinan dalam situasi krisis secara nasional telah dilaksanakan melalui program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net atau SSN) dan Program Kompensasi (Compesantory Program atau CP), yang dipadukan dengan program penanganan kemiskinan atau Poverty Alleviation (PA).
Pada prinsipnya, program JPS bertujuan untuk membantu penduduk miskin agar tidak menjadi sangat terpuruk dan agar bisa hidup layak, sedangkan Program Kompensasi atau CP bersifat jangka pendek, dan bertujuan untuk menolong penduduk yang terkena dampak krisis sementara akibat kebijakan penyesuaian struktural ekonomi (economic structural adjusment) yang juga berlangsung secara bersamaan, seperti pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (Haryono, 1998: 23).
JPS masuk ke Indonesia termasuk kedalam paket program strategi penyesuaian struktural atau Structure Adjusment Programme (SAP) yang dibiayai oleh lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan the World Bank, bergandengan dengan pinjaman yang akan dikucurkan.
Salah satu dari pelaksanaan program JPS yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikategorikan miskin. Namun demikian, KUBE yang tersebar di setiap kecamatan lebih diutamakan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif dan masyarakat baru terlibat secara nyata pada tahap pelaksanaan program atau pada saat dana untuk modal usaha sudah diterima. Untuk tahap perencanaan dan evaluasi dilaksanakan oleh penanggung jawab program, yaitu aparat Dinas Sosial. Program ini merupakan program rintisan dalam pengembangan koperasi bagi usaha kecil dan menengah. Koperasi Unit Desa (KUD).
Berdasarkan penelitian Harry (2002) di Kota Bekasi dengan melakukan dialog dan penemuan bersama dengan pengelola program (pimpinan proyek) dan pejabat teknis yang terkait (Kasubdit dan kepala seksi) diketahui ciri-ciri program pemberdayaan yang diprakarsai pemerintah, yaitu:
(1) Program pemberdayaan masyarakat yang dimaksud merupakan program pusat yang telah lama dirintis oleh Departemen Sosial. Kebijakan otonomi daerah telah mendorong Dinas Sosial untuk mengadopsi program tersebut yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
2
(2) Jangkauan pelayanan program hanya mencakup antara 2 sampai 5 % dari masyarakat miskin yang membutuhkan untuk setiap kecamatan.
(3) Struktur dan mekanisme program telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan landasan formal Surat Keputusan Gubernur dan Keputusan Menteri Sosial. Juklak dan Juknis ini merupakan acuan utama pelaksana program di daerah dan sifatnya mengikat.
(4) Keterlibatan masyarakat terbatas dalam pelaksanaan, sedangkan tahap perencanaan dan evaluasi dari Petugas Sosial Kecamatan (PSK) dan aparat Dinas Sosial
(5) Sumber daya manusia mengandalkan Petugas Sosial Kecamatan (PSK) sebagai supervisor dan pelaksana teknis di lapangan, terutama dalam melaksanakan tugas pendampingan atau intervensi sosial. Sebanyak 3 kecamatan, PSK dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang merupakan relawan sosial bentukan pemerintah.
(6) Pengendalian program ditinjau dari pencapaian target administratif berupa pengembalian modal bergulir dan belum ada mekanisme pemantauan pencapaian aspek-aspek fungsional yang menunjukkan perkembangan keberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial dan kemiskinan di lingkungannya.
(7) Dalam perkembangan dua tahun terakhir banyak menghadapi masalah, seperti dana tidak digulirkan oleh kelompok, terjadinya penyalahgunaan uang modal, bantuan tidak sampai kepada khalayak sasaran, pemaksaan jenis usaha ekonomi.
Berdasarkan kasus tersebut, pelaksanaan program JPS dihadapkan pada kenyataan adanya keterbatasan kemampuan keuangan negara pada satu sisi dan besarnya masalah yang harus ditangani pada sisi lainnya.
Di pihak lain program-program penanganan masalah kemiskinan nampaknya tidak dapat menahan laju marginalisasi komunitas sangat miskin (komunitas yang tinggal di daerah ilegal, slum area, gelandangan pengemis), bahkan diantaranya ada yang mengalami kesulitan akses terhadap program yang mengatasnamakan “pemberdayaan masyarakat”, seperti terhadap program JPS dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).
Kesulitan akses adalah karena komunitas tersebut tidak mempunyai KTP dan Kartu Keluarga serta tidak tercatat dalam daftar penduduk di RT, RW atau Kelurahan. Kejelasan status penduduk tersebut merupakan persyaratan untuk akses pada program pemberdayaan masyarakat. Keberadaan mereka bahkan tidak diakui oleh pengurus RT atau RW setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunitas sangat miskin semakin terpinggirkan bukan hanya dari sisi kepemilikan aset tanah, tetapi juga mereka tidak dapat terlibat dalam proses pembangunan di sekitarnya, termasuk hak mereka untuk bisa akses terhadap sistem pelayanan sosial dasar.
Dalam kondisi demikian, berbagai upaya yang sama dilakukan juga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, dunia usaha dan masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan dan menanggulangi dampak sosial krisis ekonomi. Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) merupakan program yang dikelola oleh jaringan LSM atas dukungan teknis dan keuangan dari
3
Bank Dunia, UNDP, UNICEF, ADB dan lain-lain; dengan menggunakan mekanisme langsung disalurkan melalui LSM dan dipimpin masyarakat madani. PKM ditujukan untuk membantu masyarakat yang paling parah terkena dampak krisis sosial ekonomi dengan menyalurkan berbagai sumber daya guna mendukung lembaga atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan proyek bantuan tersebut (Bambang, 1998:90). Program ini dikelola oleh 27 LSM dengan sasaran lokasi tersebar di 26 propinsi dan kegiatan utama yaitu pemberdayaan masyarakat miskin.
Berbeda dengan struktur dan mekanisme program pemberdayaan yang diprakarsai pemerintah, maka program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada umumnya dapat melepaskan diri dari keterikatan kepada struktur organisasi pemerintah secara vertikal maupun wilayah administrasi, sehingga LSM dapat mengembangkan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.
Pada Diagram 1 disajikan tentang struktur organisasi program pemulihan keberdayaan masyarakat, sedangkan pada Diagram 2 disajikan mekanisme penyaluran dana Program Pemulihan Keberdayaan Masyrakat. Kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang kepada masyarakat, khususnya kelompok swadaya masyarakat diberikan untuk mengelola program pemberdayaan masyarakat dan menggunakan sumber dana yang tersedia dari luar. Sumber dana yang disalurkan diharapkan dapat langsung sampai kepada kelompok swadaya masyarakat. Sementara itu, peran pihak eksternal lebih bertumpu kepada fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Informasi dari tenaga sukarela atau pendamping LSM, diketahui bahwa teknik pemberdayaan masyarakat berbasiskan pendekatan partisipatif, terutama menggunakan teknik-teknik Participatory Rural/ Urban Appraisal.
Makna Pemberdayaan, Strategi Program dan Keberdayaan Masyarakat
Di tengah gencarnya kebijakan dan upaya penanggulangan dampak sosial dari krisis ekonomi sejak tahun 1997 pada berbagai sektor pembangunan, sering terungkap kata-kata dan istilah-istilah, yang arti-hakikinya agak berbeda dari apa yang dimaksud oleh para ahli atau ilmuwan. Kadang-kadang terselip distorsi atau penyelewengan terhadap arti sebenarnya. Ini sering terjadi apabila kata-kata asing yang dipergunakan. Salah satu contoh yang menarik adalah penggunaan istilah empowerment atau diterjemahkan secara bebas menjadi pemberdayaan.
4
Konsorsium Nasional
Masyarakat Madani
Dewan Pengarah Nasional
Fasilitator Propinsi
Kelompok Kerja Nasional
Bappeda Propinsi
Bappenas
Bappeda
Kota atau
Dewan Pengarah
Kabupaten
Konsorsium Masyarakat Madani Kabupaten
Fasilitator Propinsi
Kelompok Kerja kabupaten
Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat
Diagram 1. Struktur Organisasi Program Pemulihan Keberdayaan
Masyarakat
Sumber : Bambang Ismawan, 1998. Dari Social Safety Net ke Social
Security, dalam Prosiding “Social Safety Net”. Jakarta : LIPI
5
Diagram 2. Mekanisme penyaluran dana Program Pemulihan
Keberdayaan Masyarakat
Sumber : Bambang Ismawan, 1998. Dari Social Safety Net ke Social Security,
dalam Prosiding “Social Safety Net”. Jakarta : LIPI
Kalangan birokrat pada masa orde baru yang ingin menunjukkan semangat penguasa untuk mengatasi masalah sosial sebagai dampak krisis, maka istilah pemberdayaan didistorsikan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber-sumber yang disediakan oleh pemerintah dalam konteks usaha ekonomi, dan juga ada kecenderungan sebagai suatu usaha menarik simpati masyarakat bagi kepentingan politik atau elit politik tertentu terutama menjelang Pemilu. Makna pemberdayaan diwarnai perspektif politik dan ekonomi daripada perspekstif sosial dan budaya. Hal ini terlihat oleh adanya usaha untuk memobilisasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber yang datang dari atas
6
untuk kepentingan politik tertentu dan mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, dengan kurang memberikan peluang agar inisiatif tumbuh dari masyarakat atau menumbuhkembangkan perilaku sosial masyarakat untuk didukung melalui pengayaan orientasi, motivasi dan perluasan mantra pengambilan keputusan oleh masyarakat itu sendiri, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber kehidupan.
Pemberdayaan pada masa lalu lebih diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan eksternal golongan atau kelompok penguasa, bukan sebagai tujuan internal dalam mencapai ketahanan sosial, partisipasi dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi krisis. Selain itu, orientasi pada pencapaian target kuantitatif dari proyek (fisik dan administratif) lebih dominan daripada orientasi pada pencapaian target fungsional melalui proses pemberdayaan yang sebenarnya. Hal ini merupakan suatu contoh kekacauan peristilahan atau semantic confusion, sebab secara ilmiah-objektif dan bersandarkan kepada sumber-sumber referensi ilmiah, maka pemberdayaan berdasarkan perspektif ilmu-ilmu sosial adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Secara paradoks, memberdayakan sistem lain, atau secara paternalistik melimpahkan kekuatan (power) kepada orang lain dapat juga berarti memberdayakan mereka.
Sejak pegawai negeri tahun 2000 ditetapkan harus netral, maka kondisi ini dapat memberikan peluang pemaknaan pemberdayaan secara lebih proporsional sesuai dengan hakekatnya.
Memberikan kekuatan (power) akan menghasilkan hirarkhi kekuatan dan ketiadaan kekuatan. seperti yang dikemukakan oleh Simon (1990:23), yang secara jelas menyatakan bahwa:
Pemberdayaan adalah suatu aktivitas refleksif, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-determination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.
Pemberdayaan masyarakat telah menjadi konsep yang banyak dipakai oleh para pengambil keputusan untuk menunjukkan bahwa ada perubahan tujuan program pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat. Hasil penelaahan dokumen kebijakan, program dan proyek-proyek pembangunan di sektor sosial
7
dan ekonomi banyak mencantumkan istilah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan rakyat, pemberdayaan daerah, pemberdayaan kelompok. Istilah pemberdayaan juga ditujukan pada kelompok sasaran tertentu, seperti pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan anak, pemberdayaan keluarga.
Dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, secara nyata telah mencantumkan istilah pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan, seperti yang tercantum sebagai berikut :
Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan yaitu :
(1) Pemberdayaan: peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat, Organisasi Sosial, LSM, dunia usaha dan penyandang masalah sosial dalam mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya serta merealisasikan aspirasi dan harapan mereka dalam mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;
(2) Kemitraan: kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan pelaksanaan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang bersifat terpadu;
(3) Partisipasi: prakarsa, peranan dan keterlibatan semua pihak pelaku pembangunan dan penerima pelayanan, lingkungan sosial dan penyedia pelayanan dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
Namun demikian, makna pemberdayaan dan implikasinya terhadap proses pelaksanaan program yang menggunakan strategi pemberdayaan belum sepenuhnya dipahami. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap para pengambil keputusan dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Beberapa informasi diperoleh dari hasil diskusi kelompok terarah dan pertemuan nasional dalam rangka forum konsultasi Exit Strategy JPS antara Pusat dan Daerah Jawa Barat di Bandung yang difasilitasi oleh Bappenas bulan Agustus 2002.
Makna pemberdayaan bagi kalangan pemerintah dapat diidentifikasi sebagai berikut:
(1) “upaya pembinaan”, bahwa masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya harus dibina karena mereka dalam kondisi tidak mampu. “Pembinaan” menjadikan program pemberdayaan tetap dalam kerangka ada pembina dan ada yang dibina. Hal ini berimplikasi adanya hubungan patron klien, hubungan atas bawah, hubungan penguasa dan yang dikuasai. Salah satu pernyataan dikemukakan oleh salah seorang kepala bagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) :
8
“pembinaan penduduk miskin dilakukan dengan pemberian modal usaha agar mereka dapat meningkatkan usahanya. Kami sebagai pembina berusaha agar bantuan modal usaha itu dapat tepat sasaran”
(2) “upaya pemberian bantuan sosial”, bahwa masyarakat harus dibantu karena ketidakpunyaan sumber untuk kehidupannya. Bantuan sosial ini ibarat “sinterkelas” yang dapat menyelesaikan masalah dengan sesaat dan seolah-olah tugas yang memberikan bantuan selesai, ketika bantuan itu sudah diberikan kepada klien. Gugatan terhadap upaya-upaya yang seperti ini sudah mulai nampak. Salah seorang mantan pejabat dari Kantor Menko Kesra menyatakan :
“JPS itu jangan seperti pemadam kebakaran, bantuan yang diberikan perlu dipikirkan keberlanjutannya” (SY : 28 atau 2 atau 2002)
(3) “upaya rehabilitasi sosial”, bahwa masyarakat harus direhabilitasi karena telah mengalami “cacat” secara sosial dalam kehidupannya. Pandangan bahwa penyandang masalah sosial dan fakir miskin adalah kelompok yang telah memberikan aib bagi wilayah pembangunan, sehingga mereka harus direhabilitasi. Konsep ini nampak ketika sasaran program dikategorikan pada tuna sosial, seperti gelandangan pengemis, tuna susila, anak jalanan dan keluarganya. Pemberdayaan diartikan sebagai proses pemulihan (rehabilitasi) agar mereka dapat kembali pada norma-norma yang berlaku umum di masyarakat.
(4) “upaya penertiban”, bahwa masyarakat harus ditertibkan karena telah mengganggu keindahan dan kenyamanan kota. Komunitas yang tinggal di daerah kumuh harus ditertibkan, karena tinggal di tanah ilegal dan tidak perlu dianggap atau diakui sebagai warga setempat (dicatat oleh RT)
(5) “upaya pengembangan”, bahwa masyarakat miskin harus dikembangkan karena ketertinggalan dalam kehidupannya. Makna pengembangan menunjukkan bahwa ada power, kemampuan, keahlian yang dimiliki pemrakarsa program dan masyarakat dalam keadaan “kecil” sehingga harus dibesarkan.
(6) “upaya peningkatan”, bahwa masyarakat harus ditingkatkan kesejahteraannya karena dalam kondisi di bawah taraf kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Makna ditingkatkan diwarnai oleh ukuran-ukuran kesejahteraan masyarakat yang ditentukan oleh pembuat program (services provider). Muncul istilah dibawah batas ambang garis kemiskinan atas dasar indikator tertentu.
Strategi yang dominan yang banyak digunakan pada umumnya berupa bantuan sosial yang diberikan oleh kantor sosial melalui bantuan langsung yang diberikan oleh pegawai Kantor Sosial atau Petugas Sosial Kecamatan.
Selain bantuan sosial, cara-cara represif juga masih dominan digunakan, terutama dalam mengatasi masalah ketunasosialan. Cara mengatasi masalah gelandang pengemis dan tuna susila dilakukan razia dengan melibatkan tim gabungan lintas sektor, termasuk dinas sosial. Model ‘penggarukan’ tersebut pada umumnya tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan lanjutan, karena keterbatasan fasilitas pelayanan sosial. Dalam penanganan masalah gepeng setelah digaruk, selanjutnya diberikan latihan keterampilan bekerja sama dengan Dinas
9
perindustrian dan koperasi, sedangkan untuk wanita tuna susila setelah digaruk selanjutnya diseleksi dan dimasukkan ke panti sosial. Selain itu, ada juga daerah dalam menangani masalah gepeng, dinas sosial melakukan penyuluhan-penyuluhan bersama dengan orsos lokal serta membuat surat edaran misalkan ke restoran untuk tidak memberikan uang ke gepeng.
Upaya secara lebih serius menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial di daerah, melalui suatu badan yang dibentuk khusus untuk memberdayakan masyarakat, diberi nama Badan Pemberdayaan Masyarakat (instruksi dari Departemen Dalam Negeri dan beberapa kota ada yang merubah Dinas Sosial menjadi BPM atau digabung). Badan ini bekerjasama dengan LSM dan kelompok-kelompok informal di tingkat lokal memberdayakan masyarakat.
Pada umumnya, para pengambil keputusan memberi makna pemberdayaan masyarakat yaitu pada pemberdayaan bidang ekonomi kerakyatan, dengan asumsi apabila ekonomi meningkat maka kesejahteraan sosial juga akan meningkat. Dilain pihak pembangunan infrastruktur juga sebagai bagian strategi yang digunakan dalam penanganan masalah sosial. Ini juga yang diusulkan oleh kecamatan dalam Rakorbang yang lebih memfokuskan pada pembangunan sarana seperti jalan, sekolah, pemakaman, dan batas desa atau kelurahan. Adapun bidang sosial budaya antara lain pemberdayaan sistem sosial budaya lokal, seperti penguatan majelis taqlim, penyuluhan kenakalan remaja, latihan ketrampilan remaja serta pembinaan pemuda dan olahraga. Selain itu pemberdayaan lembaga keagamaan melalui masjid atau mushola dengan adanya gerakan pemberdayaan umat melalui majelis taqlim atau yang sejenisnya bagi umat beragama selain Islam.
Ada segelintir pengambil keputusan yang sudah memikirkan perlunya pendekatan perlindungan HAM (tidak merasa sewenang-wenang atau berdasarkan hak-hak) dalam penanganan masalah sosial, dengan merujuk konvensi international seperti CEDAW (the Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman) dan Konvensi Hak Anak.
Berdasarkan temuan lapangan tersebut, nampak bahwa konsep pemberdayaan karena sedang populer, maka dipakai begitu saja tanpa dipahami hakekat dari konsep tersebut. Oleh karena itu, penggunaan istilah pemberdayaan hanya merupakan “bungkus” dari suatu struktur program yang tidak berubah dari kondisi sebelum penggunaan istilah pemberdayaan. Dengan kata lain “pemberdayaan” hanya merupakan “kulit” saja dari suatu program.
Program-program pemberdayaan masyarakat dilakukan atas inisiatif pemerintah (pusat, propinsi dan kota) cenderung dirancang dengan pola seragam dan bersifat intsruksi dari atas yang harus dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS), yang mencantumkan kriteria persyaratan sasaran penerima layanan yang ketat. Masyarakat dalam hal ini lebih sebagai objek pembangunan dan pelaksana program yang telah dirancang sebelumnya oleh pemerintah. Pola Inpres Desa Tertinggal (IDT), Takesra atau Kukesra, Kelompok Usaha Bersama, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); merupakan contoh nyata dari strategi
10
pembangunan yang diseragamkan dari Sabang sampai Merauke tanpa memperhatikan kondisi real permasalahan yang dialami oleh penduduk miskin dan keanekaragaman sistem sosial budaya di Indonesia.
Berbagai laporan evaluasi dari program pembangunan tersebut hasilnya semu dan kurang menunjukkan kondisi nyata yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dan akhirnya keberhasilan pembangunan pun akhirnya penuh dengan manipulasi data untuk menyenangkan pihak pemrakarsa program dari pemerintah.
Berdasarkan informasi tersebut, maka nampak bahwa pemberdayaan masyarakat hanya semu, dalam arti tidak sesuai dengan makna dan konsekuensi logis dalam prosesnya. Merujuk pada perkembangan kajian tentang konsep pemberdayaan secara global, ternyata para pakar di World Bank (dalam http:\worldbank.org) berpendapat bahwa makna pemberdayaan dapat berbeda-beda dan tergantung pada konteks sosial politik.
The term empowerment has different meanings in different social and political contexts, and does not translate easily into all languages. An exploration of local terms for empowerment around the world always leads to lively discussion. Local terms associated with empowerment include: self-strength, control, self-power, self-reliance, own choice, life of dignity in accordance with one's values, capable of fighting for one's rights, independence, own decision making, being free, awakening, and capability. Empowerment is of intrinsic value. It also has instrumental value. Empowerment is relevant at the individual and collective level. It can be used to characterize relations within households or between poor people and other actors at the global level. Hence, there are obviously many possible definitions of empowerment
Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.
Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika elemen-elemen makro dikondisikan sedemikian rupa agar esensi pemberdayaan tidak menjadi terdistorsi. Kusnaka Adimihardja & Harry Hikmat (2000:11) menjelaskan sebagai berikut:
Latar belakang pemikiran partisipasi yaitu program atau proyek atau kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari atas atau dari luar komunitas sering gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Praktisi pembangunan juga sering mengalami frustasi terhadap kegagalan program tersebut. Oleh karena itu, reorientasi ulang terhadap strategi pembangunan masyarakat muncul dengan lebih mengedepankan partisipasi
11
dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat.
Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Hal ini membutuhkan kajian strategis tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo dan makro; sehingga masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa adanya hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat Kabupaten atau Kota dan Propinsi; sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat atau nasional. Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas.
Fakta-fakta Empiris Pemberdayaan Pranata Sosial
1. Kasus Al-Hidayah Community Centre dan Yarstra di Kota Bekasi
Suatu upaya pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh Al-Hidayah Community Centre, berlokasi di Pondok Pekayon Indah, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Berdasarkan hasil PRA diketahui bahwa dimensi peran aktif masyarakat atau partisipasi terkesan cukup menonjol dalam seluruh rangkaian kegiatan mereka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Ciri utama dalam pelaksanaan kegiatan yaitu penggunaan metode Participatory Rural Apprasial (PRA). Selain itu, pemberdayaan pranata sosial juga mewarnai kelembagaan kegiatan yang dibangun oleh tokoh masyarakat.
Kasus daerah pekayon Jaya menunjukkan bahwa marginalisasi penduduk asli Kota Bekasi terjadi dan sekarang hidup sebagai pemulung, gelandang dan pengemis serta anak-anaknya menjadi anak-anak jalanan. Upaya yang dilakukan masyarakat kompleks perumahan yang bekerjasama dengan masyarakat kampung asli melalui Al-Hidayah merupakan wujud kepedulian masyarakat dalam memberdayakan penduduk miskin. Upaya tersebut tumbuh dari bawah dan merupakan inisiatif masyarakat kompleks dan kampung. Cikal bakal kegiatan dari sosialisasi konsep infaq dan sodaqoh yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat dan mendapat respons positif dari penduduk kompleks serta didukung oleh penduduk kampung Pekayon Jaya
Pada mulanya Al-Hidayah sebagai usaha sederhana untuk membantu menyerasikan hubungan bertetangga antara penduduk pendatang dengan penduduk asli yang bermukim di Kelurahan pekayon Jaya (Amrullah, 1988). Disamping itu, juga bertujuan untuk penyantunan anak dan orang tua atau lanjut usia yang terlantar yang tinggal di sekitar lokasi, yang dikenal sebagai kelompok masyarakat pemulung (lampak) yang bekerja dari kegiatan memungut barang-barang bekas.
Tujuan penyantunan anak dan orang tua itu berkembang pesat dengan sifat keterpaduan yang memungkinkan pendekatan pelayanan sosial dengan kegiatan ekonomi produktif sebagai upaya mengiringinya. Berbagai kegiatan yang
12
dilaksanakan, yaitu : peternakan lele, peternakan ayam, warung alat-alat tulis, bantuan modal bagi tukang sayur dan pedagang kecil. Adapun kegiatan sosial yaitu kelompok bermain, bantuan beasiswa, santunan bagi anak terlantar, santunan bagi orang tua atau lanjut usia terlantar. Selain itu, kegiatan keagamaan yang merupakan basis aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk kegiatan pengajian anak-anak, remaja dan dewasa yang diselenggarakan setiap hari dari pagi hingga sore hari. Adapun kegiatan penunjang lain diselenggarakan kegiatan olah raga terutama sepak bola dan volly ball yang bertempat di depan Musholla.
Keseluruhan kegiatan tersebut berpusat di Al-Hidayah Community Centre dengan sifat pelayanan terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan dan siapa saja masyarakat sekitar dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dari tahun ke tahun, partisipasi dari anggota masyarakat semakin meningkat, seperti yang ditunjukan pada Gambar 1 tentang perkembangan koaktualisasi eksistensi komunitas lokal dan kompleks perumahan.
Keterangan : hasil PRA dengan informan : ketua RT, ketua Al Hidayah CC, tokoh agama,
3 orang remaja mesjid, 2 orang ibu-ibu kompleks perumahan Pekayon
Waktu : 9 juli, 15 Agustus, 23 September 1999
Gambar 3 Perkembangan koaktualisasi eksistensi komunitas lokal dan
kompleks perumahan
13
Solidaritas dari masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya tumbuh sedemikian rupa, walaupun penduduk yang tinggal di Perumahan Pekayon Jaya merupakan penduduk pendatang dari berbagai propinsi di Indonesia, seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan dan beberapa propinsi lainnya. Terbangunnya komunitas yang saling membantu diduga disebabkan para penduduk pendatang masih membawa sistem sosial budaya daerahnya masing-masing, seperti nilai-nilai agama, gotong royong, musyawarah dan adat istiadat yang memiliki kesamaan universal dan telah menjadi kekuatan (modal sosial) dalam membangun masyarakat.
Seperti halnya kasus Al Hidayah, keberadaan majelis taklim, yayasan sosial atau organisasi sosial, panti asuhan, dan pesantren di Kota Bekasi merupakan potensi / modal sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan.
Tabel 1. Potensi Majelis Taklim, Yayasan atau Orsos, Pesantren dan Panti Asuhan di Kota Bekasi, tahun 1998
Kecamatan
Majelis
Taklim
Yayasan
atau
Orsos
Pesantren
Panti Asuhan
Pondok Gede
Pwk. Jati Sampurna
Jati Asih
Bantar Gebang
Bekasi Timur
Bekasi Selatan
Bekasi Barat
Bekasi Utara
126
30
74
35
184
44
80
98
1
-
5
-
4
4
-
4
4
2
2
4
1
1
1
2
4
1
4
1
2
8
-
1
Jumlah
671
18
17
21
Sumber : Kotamadya Bekasi dalam angka tahun 1998, BPS Kota
Bekasi 1999
Hal ini tampak dari jangkauan lembaga tradisional atau lembaga berbasiskan agama yang cukup luas. Majelis Taklim sebanyak 671 buah mampu melibatkan sekitar 1500 umat untuk mengikuti berbagai kegiatan majelis taklim. Pondok pesantren sebanyak 17 buah memiliki sekitar 235 orang sebagai kyai atau Ustadz dan 10.935 santri. Yayasan Anak asuh non Panti sebanyak 18 buah melayani sebanyak 1.809 anak, sedangkan dari 21 panti asuhan mampu melayani 1.556 anak asuh. Jika potensi sosial tersebut dioptimalkan untuk mengatasi masalah sosial dan kemiskinan, maka Kota Bekasi dapat mengalami percepatan yang berarti dalam mengatasi masalah kemiskinan dan sosial lainnya. Hal ini terbukti sebanyak 10 Majelis Taklim sejak tahun 1998 telah mengembangkan program pemberdayaan umat (masyarakat) yang kurang mampu atau miskin dan dinilai berhasil oleh Pemda Kota Bekasi.
Gerakan pemberdayaan masyarakat melalui LSM seperti kasus tersebut yang telah tumbuh kembang di masyarakat sejak tahun 1998 telah menjadi salah satu prioritas program pembangunan di Kota Bekasi. Selain dari tujuan untuk
14
meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, juga untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat terutama penduduk miskin melalui program pemberdayaan ekonomi telah mulai dilakukan.
Yayasan Rakyat Sejahtera (YARSTRA) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Kantor Departemen Koperasi melihat potensi tersebut dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi melalui Majelis Taklim. Hal ini merujuk pada keberhasilan 10 majelis taklim di Kota Bekasi sebelumnya yang sudah memiliki program pemberdayaan umat, termasuk Al Hidayah diantaranya.
Strategi yang dikembangkan yaitu melembagakan kegiatan saling membantu antara penduduk yang mampu dengan penduduk kampung dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya. Yarstra juga telah memulai kegiatan melalui pengembangan Modal Duafa di Jl. Kartini untuk membantu 20 orang penduduk miskin atau duafa melalui kegiatan simpan pinjam dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Model-model pemberdayaan tersebut memiliki prospek sebagai model pembangunan yang berbasiskan pada masyarakat. Pesantren, majelis taklim, yayasan sosial juga merintis kegiatan serupa itu.
Tumbuh kembangnya LSM atau Orsos yang memiliki berbagai program perintisannya di masyarakat merupakan gejala yang menarik. Program-program perintisan tersebut bertolak dari prinsip keswadayaan-namun juga terkandung usaha untuk mengisi dimensi sosial dengan ikhtiar mengembangkan setiap potensi lokal yang tersedia. Prinsip ini sangat penting utamanya untuk mendorong timbulnya otoaktivitas dan kreativitas masyarakat (Amrullah, 1998:3)
2. Kasus Rereongan Sarupi di Propinsi Jawa Barat
Di Propinsi Jawa Barat, sejak lama telah dikenal nilai-nilai budaya (khususnya Sunda) yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Perilaku prososial yang telah lama dikenal diwujudkan dalam falsafah “Silih Asih, Silih Asah dan Silih Asuh”. Secara harfiah artinya : saling mengasihi, saling memberikan pengetahuan dan saling mengasuh, diantara warga masyarakat; baik dalam kehidupan keluarga, tetangga, kelompok maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, walaupun situasi kemiskinan tersebut menimpa sebagian penduduk pedesaan yang pekerjaan utamanya pada sektor pertanian, namun mereka masih tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun dalam kondisi yang kurang memadai.
Nilai-nilai budaya tersebut tercermin dalam berbagai adat/ kebiasaan masyarakat, pergaulan sehari-hari, dan dalam bentuk peribahasa atau “babasan”, antara lain : (a) sabilulungan dasar gotong royong; (b) sareundeuk saigel sabobot sapihanean; (c) nulung kanu butuh, nalang kanu susah; (d) silih asih, silih asah, silih asuh; (e) gemah ripah repeh rapih
15
Berdasarkan babasan tersebut, beberapa perilaku sosial yang khas berlaku pada masyarakat Jawa Barat, antara lain :
1. Kerjasama yang harmonis dalam mengerjakan kegiatan pembangunan sosial dan gotong royong dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal dengan prinsip sabilulungan dasar gotong royong; yang terlihat dalam kegiatan kerja bakti untuk membangun sarana prasarana sosial (misal : perbaikan saluran air, pembangunan mesjid, pembangunan jembatan, pembangunan MCK) yang dibutuhkan masyarakat dan berbagai kegiatan bersama lainnya dalam menghadapi perayaan hari kemerdekaan atau hari-hari besar lainnya.
2. Musyawarah dalam memecahkan masalah kemasyarakatan; yang terlihat dari rapat-rapat atau pengajian (sering disebut minggonan) antar warga. tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa/kelurahan; untuk mendiskusikan kegiatan keagamaan dan menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan dengan prinsip silih asih, silih asah, silih asuh. Biasanya pada akhir pertemuan selalu dirumuskan hasil musyawarah atas dasar sumbangan pemikiran dari warga masyarakat yang hadir.
3. Saling menolong antar tetangga (kesetiakawanan sosial); yang terlihat dari spontanitas masyarakat dalam menolong anggota masyarakat lainnya yang terkena musibah (misal : sakit, meninggal, kecelakaan, kendaraan mogok, dll) atau dalam membantu perayaan khitanan, perkawinan, membangun rumah, dll. Adanya lumbung desa, arisan keluarga, jimpitan, dana kematian/ kesehatan, dana modal bergulir, dan kegiatan sosial lainnya; merupakan perwujudan bersama dalam nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
4. Saling mengingatkan jika tetangga melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat dan adanya kerukunan antar tetangga (sareundeuk saigel sabobot sapihanean)
Perilaku sosial tersebut merupakan ciri khas masyarakat Jawa Barat, untuk mewujudkan masyarakat yang gemah ripah repeh rapih, walaupun falsafah nilai budayanya dapat juga berlaku universal bagi masyarakat di propinsi lain di Indonesia.
Dari banyak adat istiadat yang ada di masyarakat, ada satu kegiatan masyarakat yang dikenal sekitar tahun 1940-an yang merupakan wujud nyata dari kepedulian masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kegiatan masyarakat tersebut dikenal sebagai kegiatan “beas perelek’ (mengumpulkan beras sekitar satu sendok/canting) setiap bulan yang dikumpulkan di lumbung desa. Hasil pengumpulan beras tersebut digunakan untuk menghadapi musim paceklik, menolong anggota masyarakat yang termasuk fakir miskin, mengatasi kelaparan dan permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan dana/sarana yang siap pakai.
Pemerintah Propinsi Jawa Barat sangat menyadari bahwa di Jawa Barat masih cukup banyak masalah pembangunan kesejahteraan sosial dengan segala implikasinya. Atas dasar itu, maka lahir Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1995 tentang Peningkatan Kepedulian dan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yaitu dengan mengambil langkah-langkah kongkrit kearah pelestarian sikap hidup yang
16
berazaskan kebersamaan dan gotong royong serta sekaligus meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai perwujudan sikap hidup masyarakat tersebut melalui suatu gerakan yang disebut Gerakan Rereongan Sarupi (seratus rupiah untuk setiap Kepala Keluarga/Umpi). untuk bersama-sama Pemerintah melaksanakan pembangunan dibidang usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan.
Gerakan Rereongan Sarupi bertujuan memupuk dan melestarikan sikap hidup masyarakat Jawa Barat yang berazaskan kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong, sekaligus menggerakkan potensi dominan tersebut dalam bentuk nyata yaitu membantu Pemerintah dibidang pembangunan khususnya dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial yang prioritasnya ditentukan oleh Bupati/Walikota atas usul masyarakat yang dikoordinasikan oleh LKMD dan Camat di wilayahnya masing-masing.
Pengelolaan dana dari masyarakat tersebut dilakukan oleh suatu Badan Hukum yaitu Yayasan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 dan Pasal 13 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/Huk/Kep/X/1980, yang pembentukkannya dilakukan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten. Sebutan Yayasan adalah Yayasan Rereongan yang dapat dirangkaikan dengan motto juang masing-masing daerah. Yayasan Rereongan bergerak dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pembangunan fisik di bidang pendidikan, kesehatan, dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya.
Keterlibatan masyarakat dalam Program Rereongan Sarupi, dapat merupakan potensi yang sangat mendukung untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan, masalah sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah akan memperoleh mitra kerja yang secara efektif mungkin dapat memberikan kontribusi yang besar dalam investasi pembangunan sosial di masa yang akan datang. Gerakan Rereongan Sarupi secara efektif telah dilaksanakan sejak Januari 1995. Sampai dengan bulan Agustus 1997, terkumpul sebanyak 16 milyar rupiah dari 24 Kab./ Kota atau sekitar 9% dari dana APBD untuk sektor sosial budaya. Dana tersebut dikelola oleh Yayasan yang ada di masing-masing Kab/Kota.
Untuk mengetahui perkembangan hasil Gerakan Rereongan Sarupi telah dilaksanakan kegiatan penelitian evaluasi yang dilaksanakan oleh Harry Hikmat dan Yusman Iskandar bersama-sama dengan tim evaluasi Pemda Tingkat I jawa Barat. Tujuan evaluasi ini yaitu untuk menilai tingkat efektivitas Gerakan Rereongan Sarupi dalam meningkatkan kepedulian sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan melestarikan sikap hidup masyarakat yang berazaskan kebersamaan. solidaritas, dan gotong royong. Populasi sasaran penelitian adalah seluruh Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Barat. Untuk kepentingan evaluasi Gerakan Rereongan Sarupi, dengan adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu, maka penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data secara survai. Secara keseluruhan unit analisis penelitian adalah organisasi Yayasan Rereongan Sarupi di setiap Kabupaten/ Kota. Setiap Kab/ Kota diwakili oleh 2 (dua) Kecamatan yang termasuk pada kategori pelaksanaan Gerakan Rereongan Sarupi berkembang dan maju.
Sasaran penelitian setiap Kecamatan, sebagai berikut : (1) Pemerintah Wilayah Kecamatan, Instansi Terkait dan Kepala Desa/Kelurahan, dengan jumlah
17
responden sebanyak 25 (dua puluh lima) orang; (2) Petugas Pengumpul Dana, yang terdiri atas Ketua RT, Dasa Wisma, Karang taruna dan Unsur lainnya, dengan jumlah total responden sebanyak 25 (dua puluh lima) orang; dan (3) Warga masyarakat yang dijadikan tokoh dan bisa baca tulis, dengan jumlah total responden sebanyak 50 (lima puluh) orang. Secara keseluruhan jumlah responden yang memberikan informasi sebanyak 3648 orang. Beberapa informasi dari hasil penelitian tersebut menarik untuk ditelaah untuk menjelaskan potensi sosial budaya masyarakat Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangunan kesejahteraan sosial.
Hasil penelitian tentang penerapan nilai-nilai budaya sunda dalam kehidupan bermasyarakat (budaya rereongan) dapat terlihat dalam bentuk : (1) kerjasama; (2) musyawarah; (3) kerukunan; (4) gotong royong; dan (5) kesetiakawanan sosial/ saling tolong menolong antar anggota masyarakat. Adanya perubahan sosial yang begitu pesat dalam dekade akhir-akhir ini, mengakibatkan adanya pergeseran nilai budaya masyarakat; sebagai dampak dari kemajuan ekonomi, teknologi, dan informasi. Pertumbuhan ekonomi nasional yang begitu tinggi dengan pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Barat, berpengaruh terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat. Muncul masyarakat yang heterogen sebagai akibat dari mobilitas penduduk yang tinggi dari propinsi lain, maupun imbasan penduduk dari ibukota DKI Jakarta. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial di daerah-daerah yang pesat pertumbuhan ekonominya (khususnya wilayah Botabek, wilayah Priangan dan wilayah Cirebon) mengalami penurunan dan kurang lagi dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Di wilayah Botabek, Priangan dan Cirebon; hal tersebut sudah kurang dirasakan lagi oleh masyarakat (berdasarkan ukuran indeks budaya = 0,48 atau 48%). Kondisi ini berbeda dengan wilayah Jawa Barat bagian selatan, masyarakat menilai budaya rereongan tersebut masih kuat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari (indeks budaya = 0,79 atau 79%). Indeks budaya tersebut dihitung dalam skala 0 s.d 1 (ranting scale), dengan ketentuan semakin mendekati 1 maka semakin kuat penerapan nilai-nilai budaya sunda dalam kehidupan bermasyarakat yang ditanyakan kepada responden; sedangkan semakin mendekati 0 maka semakin berkurang penerapan nilai-nilai budaya sunda dalam kehidupan bermasyarakat.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang aktivitas dan pertumbuhan ekonominya tinggi, maka budaya rereongan semakin rendah. Adanya disparitas ekonomi regional di wilayah Jawa Barat, cenderung mempengaruhi terjadinya inkonsistensi antara pertumbuhan ekonomi dengan penerapan nilai budaya rereongan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini. Gambaran adanya hubungan negatif antara tingkat aktivitas ekonomi yang didasarkan atas indikator Distribusi PDRB dengan indeks budaya dapat dilihat pada diagram berikut ini :
18
BantenBotabekSukab.TimurCirebonPurwasuka11732258381275968324577780102030405060708090BantenBotabekSukab.Bdg. RayaPri. TimurCirebonPurwasukaPDRBIndeks Budaya
Gambar 2 . Distribusi PDRB (%) dan Indeks Budaya (%) di Propinsi Jawa Barat
(Sumber : PDRB : Susenas 1994; Indeks Budaya : Hasil Penelitian (N) = 3648 orang)
Hasil pengujian koefisien korelasi Spearman (rs) diperoleh informasi bahwa ada hubungan negatif yang nyata antara persentase distribusi PDRB dengan Indeks Budaya masyarakat di Jawa Barat (rs=-0,67; p = 0,0003). Informasi ini penting untuk menganalisa lebih lanjut jika ada Kab./ Kota yang kurang berhasil dalam mencanangkan Gerakan Rereongan Sarupi. Ciri masyarakat yang aktivitas perekonomiannya sangat maju, terutama di perkotaan, cenderung memiliki ciri solidaritas sosial yang mekanistik, karena masyarakat semakin heterogen. Ikatan profesi cenderung lebih kuat daripada ikatan komunal di masyarakat. Karena itu, beberapa Kab./ Kota, khususnya di wilayah Botabek, ada yang menggunakan strategi pemberdayaan antar profesi pekerjaan dalam menyukseskan Gerakan Rereongan Sarupi.
Dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan upaya untuk mempercepatkan kemajuan pembangunan kesejahteraan sosial, sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bersama di masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan berbagai jenis dana masyarakat setiap bulan di tingkat Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
Kegiatan pengumpulan dana tersebut antara lain dana kebersihan/sampah, dana keamanan, dana kematian, dana pendukung kegiatan PKK, dan dana lainnya yang dikumpulkan secara insidentil (misal : sumbangan HUT RI atau perayaan hari besar lainnya). Kegiatan pengumpulan dana tersebut merupakan tradisi masyarakat dan merupakan suatu upaya menggali potensi masyarakat yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dalam lingkup terbatas (tingkat Rukun Tetangga atau Rukun Warga).
Adanya Gerakan Rereongan Sarupi, diarahkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam lingkup dan peran masyarakat yang lebih luas. Dalam penelitian tersebut diungkapkan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan di atas, dengan tujuan ingin diketahui persentase besarnya dana yang
19
dikeluarkan/disumbangkan masyarakat untuk mendukung Gerakan Rereongan Sarupi dibandingkan dengan besarnya dana yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya (kebersihan, keamanan, kegiatan PKK, Karang Taruna, Dana Kematian, dan sebagainya). 3268Dana lain Rereongan Sarupi
Gambar 4. Persentase besarnya dana Rereongan Sarupi dibandingkan
dana masyarakat lainnya (Jumlah responden : 3648 responden)
Rata-rata persentase dana yang dikeluarkan untuk Rereongan Sarupi sebanyak 32 % dari keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh masyarakat, dengan interval antara 10 % sampai dengan 65 %. Nilai rupiah sumbangan masyarakat untuk rereongan setiap bulan berkisar antara 100 rupiah sampai dengan 10.000 rupiah (tidak termasuk sumbangan spontan para pengusaha seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan masyarakat tidak terbatas sebesar 100 rupiah, tetapi ada yang lebih dari 100 rupiah. Sebanyak 48 % responden termasuk anggota masyarakat yang menyumbangkan setiap bulannya lebih dari 100 rupiah.
Secara keseluruhan, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi masyarakat, semakin besar nilai sumbangannya, baik untuk Rereongan Sarupi maupun untuk dana kemasyarakatan lainnya. Hasil pengujian koefisien korelasi Spearman (rs) diperoleh informasi bahwa ada hubungan positif yang nyata antara status sosial elonomi dengan besarnya nilai sumbangan (rs=-0,58; p = 0,001). Namun demikian, belum semua lapisan masyarakat dapat terjangkau Gerakan Rereongan Sarupi. Munculnya pemukiman-pemukiman baru di kota-kota besar dan wilayah industri di Jawa Barat, yang pada umumnya merupakan masyarakat pendatang (urbanisan), mempengaruhi target pencapaian pengumpulan dana di setiap Kab./ Kota. Petugas pengumpul dana mengalami kesulitan untuk dapat menjangkau kelompok masyarakat yang termasuk kelas menengah ke atas.
Dari penelitian dengan responden aparat Pemda Kota/ Kab. (N=25 orang) diperoleh informasi bahwa pengumpulan dana yang belum mencapai target merupakan unsur dominan yang menyebabkan Gerakan Rereongan Sarupi dianggap kurang berhasil di setiap Kab./ Kota di Jawa Barat (40%). Pada umumnya (80%) berpendapat bahwa kelompok warga masyarakat menengah ke atas (terutama para pengusaha) masih belum optimal terjangkau oleh Gerakan
20
Rereongan Sarupi. Sehingga diperlukan strategi dan intervensi khusus untuk menjangkau lapisan masyarakat tersebut.
Menurut informasi dari pengurus Yayasan Rereongan, masih terdapat berbagai kendala dalam pengumpulan dana, antara lain kurang serasinya antar pengumpulan dana masyarakat di tingkat rukun tetangga. Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survai, yang hasilnya menunjukkan bahwa sebagian terbesar (52 %) kegiatan pengumpulan dana masyarakat dilakukan oleh petugas yang tidak sama, masing-masing jenis pengumpulan dana waktunya berbeda, ada bulan-bulan tertentu dana yang dikeluarkan lebih besar dari bulan-bulan lainnya (misal menjelang HUT RI), dan tidak semua penggunaan dana diketahui oleh masyarakat (kurang transparan). Kondisi tersebut cenderung mempengaruhi naik-turunnya perkembangan hasil pengumpulan dana Rereongan Sarupi di setiap wilayah.
Dari hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa responden menyatakan sangat setuju (indeks > 4.0) tentang Gerakan Rereongan Sarupi, khususnya tentang tujuan, pengelolaan oleh Yayasan dan besarnya uang 100 rupiah per bulan. Hal -hal yang tidak disetujui oleh responden yaitu tentang kemungkinan uang yang dikumpulkan lebih dari 100 rupiah dan pengumpulannya per triwulan. Secara keseluruhan, masyarakat pada umumnya (77%) menyatakan setuju tentang mekanisme pengumpulan dana yang diberlakukan sekarang, jika akan ada perubahan lebih diarahkan pada upaya untuk menginternalisasikan nilai budaya rereongan dalam setiap unsur yang terkait dalam mekanisme pengumpulan dana yang sekarang berjalan.
Suatu upaya yang terorganisir di Kabupaten Bogor dengan peran Bupati dan Aparat Kecamatan yang tinggi di samping peran Pengurus Yayasan; patut dipertimbangkan dan dijadikan contoh sebagai suatu strategi pengumpulan dana yang dapat menjangkau lapisan masyarakat menengah ke atas, khususnya para pengusaha. Para pengusaha, sedemikian rupa dilibatkan dalam acara pengguliran dana Rereongan Sarupi dan sekaligus dimintakan partisipasinya. Pada hakekatnya, upaya tersebut didasarkan pada upaya meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap Gerakan Rereongan Sarupi pada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sebagai upaya untuk melestarikan budaya khas masyarakat Jawa Barat.
Hal yang dianggap penting yang perlu diungkapkan dari hasil penelitian yaitu bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang dibiayai oleh dana rereongan Sarupi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk program-program kependidikan yang bersifat non fisik memperoleh pembiayaan dari Yayasan Rereongan sebanyak 60%, seperti bantuan beasiswa anak sekolah dan honorarium guru honorer. Adapun untuk pembangunan/perbaikan sarana fisik pendidikan, seperti rehabilitasi bangunan sebanyak 40%. Adapun untuk program kesehatan, sebagai terbesar (60%) diberikan kepada pembangunan/perbaikan sanitasi lingkungan, seperti pembangunan MCK, plesterisasi dan lain-lain. Sisanya (40%) diberikan kepada bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat yang tidak/kurang mampu. Selanjutnya untuk program kesejahteraan sosial, sebagian terbesar diberikan kepada rehabilitasi rumah jompo dan keluarga miskin (60%). dan
21
sisanya diberikan kepada program anak asuh (20%) dan program-program kepemudaan (20%).
Dari hasil penelitian, ada kecenderungan bahwa sistem perencanaan untuk pengguliran dana Rereongan Sarupi belum didasarkan atas model perencanaan sosial yang memperhitungkan secara optimal indikator-indikator sosial, terutama untuk menentukan skala prioritas secara makro dari pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, hubungan antara skala prioritas dan peruntukkan dana tidak berarti menghilangkan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam mengajukan usulan proyek pembangunan kesejahteraan sosial yang dibiayai dari dana Rereongan Sarupi, namun pengurus Yayasan maupun Aparat Pemda Tingkat II, serta instansi terkait; berkewajiban untuk selalu mendiskusikan target kemajuan sosial yang akan dicapai untuk perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini berkaitan erat dengan dengan perlu model perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat, yang dijadikan acuan untuk penentuan prioritas yang dibantu dari dana Rereongan Sarupi
Mengacu pada hasil penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa masyarakat tertarik terhadap Gerakan Rereongan Sarupi yang telah dikelola secara sungguh-sungguh oleh pemerintah bersama Yayasan Rereongan Sarupi dan pihak-pihak lain yang terkait, serta adanya kejelasaan manfaatnya dari pengumpulan dana masyarakat yang dikumpulkan secara sukarela. Hal-hal yang cenderung dipersepsi negatif oleh masyarakat, yaitu berkaitan dengan belum lancarnya pengumpulan dana berikut peruntukkannya kembali ke masyarakat, serta nilai nominal peruntukkan dana yang kembali ke masyarakat dianggap kurang mencukupi biaya yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pembangunan yang diusulkan. Selain itu, masyarakat masih menilai bahwa pelaksanaan Gerakan Rereongan Sarupi masih kurang tertib, kurang jelas mekanisme pengguliran dana, diragukan kejujuran pengelola, diragukan kemampuan mengelola dana, kurang terbuka dalam penggunaan dana dan dilaksanakan dengan kondisi antara instruksi dan sukarela.
Gerakan Rereongan Sarupi pada hakekat merupakan wujud keikhlasan masyarakat dalam berperan serta menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial, serta mengandung makna ibadah atau amal jariah. Namun demikian, kadangkala dalam pelaksanaannya ada unsur-unsur yang terkait ‘terlampau bersemangat’ untuk menyukseskan Gerakan Rereongan Sarupi, sehingga memberi kesan dana yang dikumpulkan merupakan instruksi dari atasan kepada masyarakat. Dalam hal ini, beberapa Kab./ Kota yang melihat kecenderungan tersebut terjadi, telah berupaya untuk kembali mengkampanyekan makna filosofis yang terkandung dari Gerakan Rereongan Sarupi, antara lain dengan melibatkan secara aktif ulama/tokoh agama dalam memberikan penyuluhan tentang makna Gerakan Rereongan Sarupi ditinjau dari pandangan Agama. Sudah tentu ini merupakan langkah strategis dalam memberdayakan masyarakat agar berlangsung terus dan menuju kearah kemampanan. Akhirnya tiga unsur penting dari masyarakat, yaitu: (1) tokoh masyarakat; (2) tokoh agama; dan (3) pimpinan pemerintahan; jika berperan aktif saling bahu-membahu menggalakkan terus
22
Gerakan Rereongan Sarupi, akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari Gerakan Rereongan Sarupi di Jawa Barat.
Jika mengacu pada budaya rereongan dalam pelaksanaan proyek pembangunan kesejahteraan sosial, maka unsur partisipasi aktif menentukan keberhasilan dari proyek pembangunan tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam Gerakan Rereongan Sarupi, relatif terbatas sebagai penyumbang uang 100 rupiah atau lebih, namun untuk kegiatan rereongan lainnya yang merupakan wujud gotong royong reraltif masih kurang. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi rasa memiliki dari Gerakan Rereongan Sarupi di masa yang akan datang. Karena itu upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat merasa memiliki dan bangga terhadap Gerakan Rereongan Sarupi menjadi sangat penting. Dalam hal ini peran instansi pembina masih perlu ditingkatkan. Kabupaten Tasikmalaya, mungkin dapat menjadi contoh yang baik bagi kab/ kota yang lain, sehubungan dengan pelibatan masyarakat secara aktif pada setiap langkah operasional Yayasan Rereongan Sarupi.
Untuk mengetahui faktor-faktor tertentu yang dirasakan responden dapat mempengaruhi keberhasilan atau kekurang-berhasilan dari Gerakan Rereongan Sarupi, disajikan pada tabel berikuit ini.
Tabel 1. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kekurangberhasilan Gerakan Rereongan Sarupi menurut responden masyarakat, pengumpul dana dan aparat pemerintah (N=3648)
Faktor penghambat
Indeks
Pengaruh
Kurang penyuluhan
3,94
tinggi
Kurang jelas cara pengumpulan dana
1,90
rendah
Perilaku petugas pengumpul dana
1,20
rendah
Kondisi geografis sulit
3,71
tinggi
Kurangnya Informasi penggunaan dana
3,77
tinggi
Pergeseran nilai budaya
3,96
tinggi
Berkembang pemukiman baru
2,81
cukup
Berkembang daerah industri
2,91
cukup
Kurang pemahaman budaya rereongan
4,12
sangat tinggi
Kurang tepat waktu pengumpulan dana
3
Cukup
Berdasarkan tabel di atas, beberapa faktor kritis yang mempengaruhi kekurang berhasilan Gerakan Reregongan Sarupi di suatu wilayah, yaitu :
1. kurangnya pemahaman tentang budaya rereongan;
23
2. adanya pergeseran nilai budaya;
3. kurangnya penyuluhan sosial;
4. kurangnya informasi penggunaan dana;
5. adanya hambatan geografis dalam pelaksanaan pengumpulan dana;
6. kinerja yayasan yang belum optimal dan masih menghadapi masalah-masalah organisasi secara internal;
7. kurang dukungan aparat Pemda Tk II dan instansi terkait;
8. upaya pelembagaan kembali budaya rereongan cenderung memobilisasi yang bersifat instruktif daripada melalui peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat (pemberdayaan).
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mengatasi masalah kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut “Gerakan Rereongan Sarupi” menjadi sangat penting sebagai suatu alternatif dalam strategi pemerataan pembangunan yang berbasiskan masyarakat (Comunity Base Development) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk (basic needs) melalui strategi pemberdayaan masyarakat (empowerment).
3. Kasus penanganan anak terlantar di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatra Barat
Program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan anak terlantar urgen untuk dilaksanakan dengan pertimbangan meningkatnya jumlah anak terlantar dan keluarga miskin, sedangkan potensi masyarakat yang bersumber dari sistem sosial budaya setempat masih dapat dibangkitkan untuk masa yang akan datang. Prinsip dasar program pemberdayaan masyarakat ini untuk memberikan kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat agar dapat mengatasi masalah keterlantaran anak pada khususnya dan permasalahan-permasalahan sosial pada umumnya dengan inisiatif dan kekuatan sendiri.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada upaya untuk mendorong dan memobilisasi sumber-sumber sosial sehingga masyarakat dapat menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, menyampaikan pendapat-pendapatnya dan dapat menggali serta memanfaatkan sumber-sumber lokal yang tersedia. Dengan demikian masyarakat dapat terlibat aktif dalam penanganan masalah mulai dari identifikasi masalah sampai dengan menikmati hasilnya.
Pengertian masyarakat (society) mengacu kepada sekelompok orang yang belajar hidup dan bekerja bersama. Dari sudut pandangan sistem, masyarakat merupakan suatu ‘holon’ (suatu konsep yang menyatakan bahwa sistem dapat dipandang sebagai unit yang berdiri sendiri, tetapi juga sekaligus dapat dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar atau sebagai sub sistem). Dalam kaitannya dengan konsep masyarakat semacam itu, pengertian kebudayaan mengacu kepada tatacara kehidupan yang dianut atau diikuti oleh kelompok orang disebut masyarakat. Ini menunjukkan kebudayaan sebagai faktor yang mengikat atau mempersatukan kehidupan manusia dalam kelompok yang disebut
24
masyarakat. Dalam konsep kebudayaan tercakup adat-istiadat, nilai-nilai, moral, peralatan (tools) dan teknik-teknik.
Gejala peningkatan anak terlantar di Kabupaten Tanah Datar, menunjukkan adanya permasalahan setidak-tidaknya pada tingkat masyarakat. Data tahun 1999 dari Dinas Sosial setempat tercatat 3.984 anak terlantar yang berasal dari keluarga miskin, dengan kondisi drop-out dari SD (34,24%), diantaranya mengalami kasus gizi buruk sebanyak 918 anak. Dibandingkan dengan jumlah anak terlantar tahun sebelumnya meningkat sebanyak 17 % dan merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Solok dan Padang Panjang. Sementara ratio anak terlantar dengan panti sosial hanya 1 : 398, jauh dari kebutuhan masyarakat sekitar 1: 30.
Jika dikaitkan dengan potensi yang dimiliki, maka keberadaan lembaga-lembaga adat (Julo-julo, Bunda Kanduang, Tungku Tigo Sajarangan yaitu Ninik Mamak, Cerdik Pandai dan Alim Ulama, dll), telah lama dikenal sebagai lembaga masyarakat yang mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Terungkapnya permasalahan keterlantaran anak dan masalah kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dalam suatu forum nasional tentang Social Sector Strategy and Capacity Building (S3CB) bulan Agustus 1999; ternyata cukup mengejutkan semua pihak terutama bagi perwakilan peserta (Bappeda, Pemda, Tokoh Masyarakat) dari Sumatra Barat. Pada umumnya mereka tidak yakin masalah itu telah terjadi, karena hal tersebut merupakan hal yang memalukan daerahnya yang selama ini dibanggakan sebagai daerah yang sejahtera.
Saat ini struktur dan keorganisasian kebudayaan masyarakat nampak kurang berfungsi lagi, yang dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan penanganan anak terlantar melalui sistem panti, selain ada indikasi juga meningkatnya perceraian dan keluarga miskin. Berdasarkan laporan Dinas Sosial setempat, tercatat 43,57% anak terlantar yang bekerja membantu orang tuanya dan hal ini dikhawatirkan terjadinya eksploitasi anak. Kondisi ini bertolak-belakang dengan citra Kabupaten Tanah Datar ini yang dikenal sebagai pusat adat budaya Minangkabau yang disebut “Pusek Jalo Pumpunan Ikan” yang mempunyai makna bahwa semua persoalan Nagari dapat dipecahkan melalui musyawarah maupun mufakat yang berpusat pada Ninik Mamak, Cerdik Pandai dan Alim Ulama, yang selanjutnya pemecahan masalah akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri tanpa perlu bantuan dari luar terlampau jauh. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah-masalah sosial tidak lagi menjadi masalah masyarakat lokal, tetapi telah berubah menjadi masalah institusi sosial yang didirikan pemerintah atau lebih luas lagi menjadi masalah departemen teknis atau dinas sosial. Dilain pihak, pola penanganan masalah anak terlantar yang dikembangkan pemerintah terlampau sentralistik dan kurang melibatkan peran aktif masyarakat. Hal ini disebabkan sistem panti yang dibentuk lebih mengarah kepada organisasi tertutup (closed system) dan cenderung eksklusif keberadaannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat.
Struktur atau keorganisasian suatu kebudayaan tidaklah statis, melainkan dalam keadaan berubah-ubah secara terus menerus (dinamis). Jadi teori evolusi juga berlaku bagi kebudayaan. Organisasi sosial dari suatu kebudayaan yang sedang berevolusi itu mengarah pada dasarnya mengarah menjadi semakin
25
kompleks. Ini disebabkan semakin kompleks dan meningkatnya volume relasi antara berbagai unsur kebudayaan tersebut. Oleh karena itu kebudayaan “Pusek Jalo Pumpunan Ikan” yang dikatakan sebagai sedang dalam keadaan ‘stagnasi’ menunjukkan interelasi yang relatif statis, dan interaksi antara berbagai unsurnya relatif tidak berubah-ubah, harus diingat bahwa sebenarnya tidak ada sistem yang benar-benar statis atau sama sekali tidak berubah. Jadi kebudayaan tersebut tetap harus diposisikan dengan potensi yang dapat dijadikan sumber sosial dalam mengatasi masalah-masalah sosial.
Sementara kebudayaan menjadi semakin komplek dan berdiferensiasi, maka demikian juga sistem pengasuhan anak di dalam keluarga ini, sehingga munculnya berbagai lembaga pelayanan (lembaga sosial) mempunyai tujuan untuk menjawab masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi keluarga dalam pengasuhan anak. Sebagai contoh: dengan tuntutan mobilitas yang semakin besar dalam sistem ekonomi dewasa ini, maka peranan keluarga besar (extended family) menjadi semakin berkurang dan gejala seperti diikuti pula oleh semakin nyatanya kebutuhan akan pelayanan-pelayanan panti asuhan anak, penitipan anak (day care services), taman kanak-kanak, pramusiwi (baby sister), pramuwisma dan sebagainya.
Sebaliknya dengan bermunculan institusi sosial baru seperti Panti Asuhan Anak Terlantar, maka gejala ini pun diikuti dengan perubahan-perubahan di dalam keluarga-keluarga sendiri, meskipun perubahan-perubahan yang dimaksud tidak selalu (dan tidak perlu) berkaitan dengan keruntuhan keluarga. Dengan kata lain eksistensi keluarga serta fungsi-fungsinya tetap bertahan, meski di luar tumbuh institusi-institusi baru yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Tumbuhnya sistem pelayanan baru tersebut berkaitan dengan kesadaran untuk memberikan jawaban secara lebih tepat terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari perubahan-perubahan di dalam keluarga serta terhadap nilai-nilai yang semakin kompleks di dalam suatu kebudayaan.
Semua kebudayaan sebagai sistem sosial selalu memiliki organisasi, dalam arti bahwa kebudayaan tersebut bisa jadi dalam keadaan terorganisasi (organized), sedang dalam proses pengorganisasian, atau mungkin sedang dalam keadaan disorganisasi (disorganized). Penulis berpendapat ada kecenderungan kebudayaan lokal dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dalam keadaan stagnasi dan disorganisasi. Untuk itu diperlukan reaktualisasi kebudayaan masyarakat setempat melalui strategi pemberdayaan institusi tradisi dalam mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk masalah keterlantaran anak.
Namun bagaimana pun dan pada saat kapan pun dimensi organisasi ini selalu ada di dalam setiap kebudayaan. Pengertian organisasi di sini bukanlah pengertian formal, melainkan mengacu kepada struktur suatu sistem sosial. Suatu kebudayaan selalu memiliki struktur atau dalam keadaan terstruktur, dalam arti bahwa di dalam setiap kebudayaan selalu ada sistem unsur-unsur yang saling berinteraksi, dan jika terjadi perubahan pada salah satu unsur atau pola relasi tertentu, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi perubahan pada unsur-unsur lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud tidak hanya ditujukan secara langsung mengatasi masalah sosial, tetapi sekaligus sebagai strategi dalam melakukan
26
perubahan struktur masyarakat atau mengaktualisasi kebudayaan masyarakat sesuai dengan struktur masyarakat yang belaku.
Dimensi kebudayaan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian agak mendalam adalah aspek kewilayahan (territoriality) hubungannya dengan kebijakan desentralisasi. Konsep ini mengacu kepada kecenderungan manusia di dalam setiap sistem sosialnya untuk memperoleh dan memelihara wilayah atau territorynya. Ada ahli-ahli yang mengartikan territory sebagai keruangan (spacial), sedang beberapa ahli lainnya mengaitkan konsep ini dengan aspek-aspek interaksional. Sebab itu dapat disimpulkan bahwa konsep kewilayahan mengacu kepada kecenderungan manusia untuk mengadakan batasan mengenai wilayah keruangan (spacial)nya maupun wilayah interaksionalnya. Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, maka isu kampanye tentang potensi kebudayaan Minangkabau yang dimiliki harus dikaitkan dengan aspek kewilayahan Kabupaten Tanah Datar untuk menumbuhkan kembali kebanggaan dan rasa memilki kembali.
Langkah awal yang perlu dilaksanakan yaitu menyadarkan atau mengingatkan kembali masyarakat terhadap berbagai masalah kemasyarakatan atau disebut melakukan konsientisasi terhadap masyarakat untuk kembali memberikan respons dan sensitif terhadap adanya masalah-masalah sosial dilingkungannya (retrospektif pengalaman kemasyarakatan). Dalam kondisi masyarakat sadar akan masalah dan potensi kebudayaan yang dimiliki, maka proses pemecahan masalah melalui pemberdayaan dapat dilakukan yang akhirnya diharapkan terjadinya aktualisasi eksistensi budaya lokal dalam mengatasi masalah keterlantaran anak dan masalah sosial lainnya.
Tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu: (a) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak oleh dan dari masyarakat; (b) mendorong dan memberi peluang masyarakat untuk meningkatkan perlindungan sosial hak-hak anak; (c) pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak; (d) Memelihara dan melestarikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat.
Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan sistem sosial budaya setempat antara lain:
a. Mengembangkan kegiatan julo dalam pengembangan usaha ekonomi
b. Mengembangkan kegiatan remaja mesjid untuk mensosialisasikan hak anak
c. Melakukan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat/ adat yaitu KAN (Kerapan Adat Nagari), Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Datuak, Alim Ulama; untuk meningkatkan fungsi dan peran Tigo Tungku Sajarangan,
d. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap “Lumbung Pitih Nagari” dan “Bareh Pinjik (Simpanan Bajapuik)” dengan mengangkat isu masalah-masalah sosial pada “Pusek Jalo Pumpunan Ikan”
e. Membangun Balariung Nagari agar dapat menjadi pusat dalam pengembangan masyarakat (community centre) atau “Pusek Jalo Pumpunan Ikan”
27
4. Kasus Sistem Banjar di Propinsi Bali
Di Propinsi Bali sejak lama dikenal daerah atau desa yang menggunakan sistem banjar. Potensi yang dimiliki yaitu tersedianya bangunan bale banjar, tempat warga banjar mengadakan musyawarah dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya lainnya. Bale banjar tersebut merupakan pusat kegiatan masyarakat, dan pada umumnya terletak di tengah-tengah perumahan warga banjarnya. Adanya penamaan desa atau kelurahan bagi satu kesatuan komunitas di Bali tidak menjadi masalah yang berarti dapat merusak sistem sosial budaya setempat, karena desa disesuaikan dengan banjar yang ada. Sistem banjar ini sampai saat ini masih bertahan, karena beberapa faktor pendukung seperti kesesuaian dengan sistem kekerabatan pratrilineal yang mengikat orang Bali berdasarkan prinsip keturunan, adanya kesatuan adat dan upacara-upara keagamaan yang keramat. Walaupun demikian sistem banjar ini tidak tertutup bagi warga pendatang atau terbuka bagi warga yang lahir di banjar yang lain. Semua itu merupakan satu kesatuan kehidupan yang harmonis.
Pola kepemimpinan di desa-desa Bali juga menarik untuk dikaji, karena kepala desa/ kelurahan pada umumnya adalah tokoh masyarakat yang juga telah dikenal sebagai kepala banjar atau disebut kliang. Jika ada yang menjadi kepala banjar bukan sebagai kepala kelurahan, terjadi di kelurahan-kelurahan yang telah berkembang menjadi pusat kota, seperti yang terjadi di Denpasar.
Masyarakat sangat menghormati kewenangan kliang dalam mengatur kegiatan kemasyarakatan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat tanah, masalah pertanian dan irigasi (menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sistem subak), masalah ketersediaan pangan, penanganan masalah-masalah sosial, dll. Dalam hal sistem subak, kewenangan pengelolaan diatur tersendiri oleh klian subak, karena pengaturan subak belum tentu satu banjar. Dalam satu subak dapat terjadi merupakan gabungan dari beberapa banjar. Walaupun kewenangan pengelolaan tidak diatur sama oleh satu pimpinan masyarakat, namun antara klian subak dan klian banjar terdapat hubungan yang harmonis yang diikat oleh kesamaan adat istiadat.
Organisasi kemasyarakatan lainnya yang potensial dalam pembangunan masyarakat, yaitu seka. Seka truna, misalnya merupakan perkumpulan pemuda yang memiliki kegiatan olah raga, tari, seni lukis, seni patung, dan lain-lain. Para pemuda itu juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya, misalnya dalam upacara-upacara keagamaan dan gotong royong membangun fasilitas sosial. Ikatan antar pemuda tersebut jauh lebih kuat dari pada ikatan pemuda yang dibentuk pemerintah, yaitu Karang Taruna. Seka-seka truna dibeberapa wilayah di Bali tidak mempersoalkan kehadiran karang taruna, bahkan yang dimaksud karang taruna di Bali disebut seka truna itu. Namun demikian seperti halnya klian banjar hubungannya dengan kepala kelurahan, maka seka truna juga ada yang berbeda dengan karang taruna. Kondisi ini, merupakan gejala bahwa perubahan sosial yang dibawa pemerintah yang cenderung top down seringkali setelah dimasyarakat harus diformat sama dengan sistem yang sama juga dan tidak sensitif terhadap keanekaragaman budaya lokal yang sebenarnya sudah memiliki
28
pranata sosial kebudayaan yang esensinya sama dengan yang dimaksud dari pihak pemerintah.
Keberadaan dan terpeliharanya pranata sosial yang berbasiskan adat istiadat inilah yang membuat masyarakat Bali terkenal dengan kegiatan gotong royongnya. Sistem gotong royong masyarakat Bali berlaku dalam berbagai kegiatan, seperti ngoupin, ngedeng, dan ngayang.
Ngoupin merupakan kegiatan gotong royong dalam kegiatan bertani (menanam, menyiangi, memanen), membangun rumah warga dan fasilitas air bersih (sumur), perayaan perkawinan, upacara-upacara keluarga (khususnya kematian). Saling membantu antar keluarga dalam berbagai kegiatan merupakan ciri khas masyarakat Bali. Namun demikian, seiring dengan perubahan jaman dan modernisasi, sistem ini mulai pudar terutama di daerah perkotaan. Model pengupahan tenaga kerja, sistem borongan membangun rumah, pengairan dengan sistem ledeng (PAM), kehadiran perusahan jasa katering untuk kegiatan perkawinan, dll.; telah merubah sistem gotong royong tersebut. Solidaritas antar warga mulai pudar digantikan dengan sistem kontraktual atas dasar kesepakatan harga, kesepakatan pekerjaan yang akan dihasilkan, sistem pembayaran dalam menggunakan jasa, dan berlakunya mekanisme pasar yang bersifat mekanistik dan didasarkan atas untung rugi.
Hal sama juga terjadi pada ngedeng, yang dulunya merupakan sarana untuk menghubungkan antar seka. Misalnya, jika ada upacara perkawinan, maka seka truna dan seka gamelan akan bergabung untuk mememeriahkan upacara tersebut. Kondisi ini sudah berubah, terutama di perkotaan; karena antar seka sudah berlaku sistem pembayaran jual beli jasa. Hal ini tidak berarti tidak boleh dilakukan, namun ngedeng harus tetap dipelihara sebagai salah satu potensi budaya masyarakat Bali dan jangan sampai kehilangan esensinya dalam kehidupan bermasyarakat akibat hubungan yang bersifat materialistis.
Sistem ngayah atau ngayang, juga mengalami pergeseran makna. Ngayah sekarang ini lebih diartikan kegiatan gotong royong untuk kepentingan pemerintah, lebih khususnya lagi dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu. Istilah kerja bakti yang digunakan untuk memobilisasi masyarakat menjadi campur baur dengan sistem ngayah yang dimaksud masyarakat Bali. Bagi masyarakat bali, ngayah tumbuh untuk kegiatan gotong royong membangun kuil atau pure. Kesadaran masyarakat secara spontan muncul bila ada kegiatan pembangunan sarana keagamaan. Potensi ini tidak salah dimanfaatkan oleh pemerintah dalam kegiatan kerja bakti, dengan cara-cara yang tetap peka terhadap budaya lokal. Adanya kepentingan tertentu yang bernuansa politis dan ketakutan aparat terhadap pimpinan yang lebih atas, justru merusak institusi tradisi masyarakat Bali yang sudah lama tumbuh dan terpelihara oleh masyarakat Bali itu sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat Bali yang masih kuat menjaga sistem sosial budaya lokal, sangat kecewa dengan adanya upaya mempolitisir sistem sosial budaya mereka yang sudah terpelihara secara turun temurun. Adanya gerakan reformasi di segala bidang pasca krisis, diharapkan menyadarkan semua pihak bahwa ngayah harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
Dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia, maka kebudayaan Bali masih relatif terpelihara, dalam beberapa segi kehidupan, antara adat istiadat,
29
keagamaan dan perilaku sosial budaya terdapat hubungan yang masih harmonis, didukung dengan pengembangan pariwisata yang juga berbasiskan potensi budaya setempat. Kondisi ini yang merupakan faktor pendukung Propinsi bali menyatakan bahwa tidak ada masyarakat termasuk kategori Pra Sejahtera (kategori kemiskinan dari Meko Kesra dan Taskin). Terlepas dari akurat tidaknya data tersebut, namun kondisi objektif di masyarakat masih dapat dipertanggungjawabkan terutama dari ukuran terpenuhinya kebutuhan dasar minimal (subsistence level). Hal-hal yang mengkhawatirkan, justru adanya gejala degradasi moral kalangan remaja (misal : mabuk-mabukan, kehidupan seks bebas, homoseksual, dll.) akibat pengaruh budaya asing. Dalam hal ini pendekatan agama akan merupakan potensi yang dioptimalkan dalam menangkal pengaruh budaya asing ke masyarakat Bali, terutama pengaruh terhadap kalangan remaja.
5. Kasus Urban Poor Concorsium (UPC) di DKI
Pemberdayaan masyarakat dan advokasi hak-hak masyarakat dilakukan juga oleh Urban Poor Concorsium (UPC) yang mempunyai program di wilayah DKI Jakarta sejak tahun 1997. Dasar pemikiran program memandang masalah kemiskinan perkotaan adalah fenomena serius, terlihat dari semakin banyaknya permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkannya.
Di Indonesia, kemiskinan perkotaan tergambar secara jelas pada kehidupan rakyat yang tinggal di kampung-kampung miskin. Menurut pandangan para pengurus UPC, rakyat miskin di kota mengalami kemiskinan yang majemuk :
(1) Kemiskinan subsistence, karena rendahnya pendapatan, tak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.
(2) Kemiskinan perlindungan karena meluasnya budaya kekerasan dan sistem pelayanan kesehatan yang tidak memadai.
(3) Kemiskinan afeksi, karena adanya penindasan, pola hubungan eksploitatif antar manusia dan manusia dengan alam.
(4) Kemiskinan pemahaman, karena kualitas pendidikan yang rendah.
(5) Kemiskinan partisipasi, karena adanya diskriminasi dan peminggiran rakyat dari proses pengambilan keputusan.
(6) Kemiskinan identitas, karena dipaksakannya nilai-nilai asing terhadap budaya lokal, dan karena migrasi terpaksa.
Kesadaran akan kompleksitas permasalahan kemiskinan perkotaan mendorong sejumlah organisasi non pemerintah (ornop), organisasi setingkat komunitas dan individu pada tahun1997 membentuk satu wadah dengan nama UPC (Urban Poor Consortium) atau Konsorsium Kemiskinan Kota. UPC adalah forum kerja dengan pengorganisasian yang lentur dan terbuka. Forum Anggota merupakan badan pengambil keputusan tertinggi. Pelaksanaan program melibatkan para anggota sesuai keahliannya, dan dikoordinasikan oleh sekretariat. Anggota UPC : NGO atau CBO : Bakti Pertiwi, LBH-APIK, LBH Jakarta, Tri Giri Asih, Kembang Pola, Yayasan Dinamika Indonesia, SEBAJA (Serikat Becak Jakarta), UPC Network dan perorangan atau individual (17 orang). Yayasan Dinamika
30
Indonesia merupakan anggota jaringan UPC yang mempunyai program pemberdayaan rakyat miskin kota yang tersebar di wilayah kota.
UPC adalah organisasi non pemerintah yang bekerja bersama dengan komunitas majemuk marjinal perkotaan dengan holistik dan partisipatoris, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Karena itu, masyarakat marjinal perkotaan adalah subyek dan stakeholder utama yang memiliki akses dan kontrol atas semua kegiatan yang dilaksanakan.
Tujuan UPC bekerja bersama rakyat miskin kota agar tumbuh organisasi rakyat yang kuat, yang dapat memperjuangkan hak atas kualitas hidup yang layak dan terhormat, hak mendapatkan tanah, rumah, dan lingkungan yang sehat serta hak menentukan nasib dan masa depan sendiri. Sasaran utama adalah rakyat miskin kota dan komunitas marjinal. Adapun strategi utama yang digunakan dalam pelaksanaan program yaitu : (1) penumbuhan kesadaran kritis rakyat melalui penyebarluasan informasi; dan (2) mendorong tindakan kolektif, khususnya membuka ruang kesadaran politis dan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Program pokok yang dilaksanakan UPC meliputi :
(1) Penyebarluasan informasi dan penumbuhan media ekspresi rakyat dengan sarana mutli media.
(2) Advokasi.
(3) Penumbuhan organisasi tingkat basis.
(4) Pengembangan jaringan kerja antar kampung miskin dan kelompok-kelompok rakyat miskin kota.
(5) Pemenuhan kebutuhan praktis komunitas atau kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perbaikan pemukiman
Mereka memberikan makna terhadap program sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat miskin kota, yang secara sistematis mereka mengalami pemiskinan dan marginalisasi akibat kebijakan pembangunan yang keliru dan tidak berpihak pada rakyat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya persoalan akses rakyat miskin kota terhadap pelayanan sosial dasar yang semakin sulit, namun mereka seringkali menjadi korban penggusuran paksa dan tindak kekerasan aparat pemerintah, karena ketiadaan hak kepemilikan atas tanah dan rumah. Di lain pihak adanya tindakan represif yang dilakukan aparat pemerintah, mengakibatkan mereka kehilangan harta bendanya dan anak-anaknya semakin terlantar dan akhirnya mereka menjadi anak-anak jalanan bersama orang tuanya yang hidup menjadi pengemis.
Atas dasar kondisi tersebut maka UPC melakukan upaya-upaya pemberdayaan rakyat miskin kota dan sekaligus melakukan advokasi terus menerus kepada pejabat pemerintah agar dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaannnya benar-benar berpihak pada rakyat miskin.
31
Analisis Kritis
Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dengan pendekatan desentralisasi dengan mengoptimalkan modal sosial nampaknya akan banyak berperan dalam era otonomi daerah. Pemerintah bersama masyarakat terutama pilar terdepan (relawan sosial atau Pekerja Sosial Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama) akan diharapkan semakin berperan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk itu strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial menjadi dominan digunakan oleh daerah, karena peran pusat telah semakin berkurang. Namun demikian berbagai upaya yang lebih mengedepankan pendekatan perlindungan HAM nampaknya perlu dikaji secara lebih serius untuk dilaksanakan, dan hal ini membutuhkan peran pemerintah yang cukup signifikan terutama dalam merumuskan kebijakan dan mengalokasi sumber-sumber pembangunan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah sosial.
Di Indonesia sejak lama telah dikenal nilai-nilai budaya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Nilai-nilai budaya tersebut tercermin dalam berbagai adat atau kebiasaan masyarakat dan dalam pergaulan sehari-hari. Perilaku sosial tersebut dapat menjadi ciri khas masyarakat, walaupun falsafah nilai budayanya dapat juga berlaku universal bagi masyarakat di berbagai propinsi di Indonesia.
Perubahan sosial yang begitu pesat dalam dekade akhir-akhir ini, mengakibatkan adanya pergeseran nilai budaya masyarakat; sebagai dampak dari kemajuan ekonomi, teknologi, dan informasi. Pertumbuhan ekonomi nasional yang begitu tinggi berpengaruh terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat. Muncul masyarakat yang heterogen sebagai akibat dari mobilitas penduduk yang tinggi dari propinsi lain. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial di daerah-daerah yang pesat pertumbuhan ekonominya atau dapat disebut juga daerah perkotaan mengalami penurunan dan kurang lagi dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ciri masyarakat yang aktivitas perekonomiannya sangat maju, terutama di perkotaan, cenderung memiliki ciri solidaritas sosial yang mekanik. Ikatan profesi cenderung lebih kuat daripada ikatan komunal di masyarakat.
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan diprediksikan Indonesia masih berada dalam kondisi rentan untuk krisis kembali yang dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami keterpurukan yang semakin mendalam. Tampaknya sangat tidak diharapkan, jika krisis kembali datang, akibatnya masyarakat semakin tidak berdaya dan rentan terhadap timbulnya berbagai kerusuhan sosial, penjarahan, tindak kejahatan atau perilaku menyimpang lainnya. Selain itu kelompok yang semakin sengsara, miskin, terbelakang, kelaparan, kekurangan gizi dan berbagai kondisi rawan lainnya akan meningkat dan berdampak menurunnya fungsi-fungsi sosial di masyarakat.
Dalam menghadapi situasi demikian, suatu kenyataan dilematis harus dihadapi yaitu keterbatasan kemampuan keuangan negara pada satu sisi dan besarnya permasalahan yang harus ditangani pada sisi lainnya. Kalaupun ada peningkatan anggaran, bukan bersumber dari pendapatan nasional tetapi tergantung pada
32
pinjaman luar negeri, seperti sumber untuk Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang merupakan dana pinjaman dari IMF. Menghadapi kondisi demikian, maka strategi pembangunan sosial secara struktural harus mengalami perubahan dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ke arah pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat untuk membangun dirinya atas dasar kekuatan yang dimilikinya. Sementara itu pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan peluang dan kondisi yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya peran serta masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan salah satu strategi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat.
Berkaitan dengan hal tersebut beberapa hal yang membutuhkan pengkajian mendalam adalah belajar dari pengalaman (retrospeksi) dengan mengambil butir-butir kebijakan atau program atau kegiatan yang memberikan manfaat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang tidak diharapkan sesuai dengan esensi dari reformasi dalam pembangunan sosial; mengoptimalkan sumber daya yang ada dan tidak bertumpu pada sumber APBN dan Pinjaman Luar Negeri, tetapi sumber daya masyarakat melalui penciptaan mekanisme pemberdayaan yang tepat; memantapkan program atau proyek atau kegiatan yang berbasiskan masyarakat dan telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat; melakukan berbagai penyempurnaan kebijakan dan program yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kondisi krisis; dan melakukan berbagai program terobosan dan inovasi.
Upaya yang bersifat strategis diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan partisipatif atau pembangunan yang berpusat pada rakyat sebagai salah satu wujud nyata program penyelamatan dan pemulihan dan sebagai landasan untuk mencapai kembali taraf kesejahteraan masyarakat yang pernah dialami sebelum masa krisis.
Peningkatan kemitraan dengan infra struktur sosial seperti Lembaga-lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, dunia usaha dan masyarakat, kearah terwujudnya hubungan kemitraan yang harmonis dan serasi dengan Pemerintah dalam pembangunan sosial. Masyarakat sebagai sumber sosial diharapkan akan semakin mengambil peran sebagai subjek pembangunan.
Sejalan dengan perkembangan kemampuan masyarakat dalam pembangunan, maka ‘campur tangan’ pemerintah baik di pusat maupun di daerah diharapkan akan menjadi seminimal mungkin dan diupayakan untuk makin menumbuhkan peran aktif masyarakat seluas mungkin. Dalam kaitan ini kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat harus diserahkan dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat lokal. Apabila belum dapat dilakukan oleh masyarakat maka dibantu pelaksanaannya dengan didampingi oleh pekerja sosial atau tenaga profesional yang berperan sebagai fasilitator, dinamisator dan peran lain dalam pemberdayaan masyarakat. Restrukturisasi peran pelaku pembangunan pada tingkat mikro, menengah dan makro menjadi penting untuk segera dilaksanakan.
Pendekatan berbasiskan komunitas ini merupakan pendekatan yang bersifat komprehensif yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan partisipatoris yang melibatkan seluruh komponen komunitas. Pendekatan ini diarahkan untuk mempersatukan seluruh segmen komunitas dalam
33
mengatasi permasalahan sosial di lingkungannya, termasuk masalah yang dialami anak jalanan, masalah kemiskinan dan masalah lingkungan.
Pada umumnya LSM yang melaksanakan pendekatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas melalui aktivitas pembelajaran, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kualitas hidup (pendidikan, pendapatan, kesehatan, lingkungan, religi, seni dan budaya), dan membentuk ketahanan sosial anggota komunitas untuk kelangsungan pembangunan pada tingkat komunitas dan pembangunan seluruh masyarakat. Sasarannya adalah seluruh anggota masyarakat dalam satu kesatuan komunitas lokal.
Kegiatan yang dilaksanakan ditentukan oleh anggota komunitas itu sendiri sesuai dengan hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan. Oleh karena itu strategi pemberdayaan masyarakat secara partispatif menjadi dominan digunakan. Teknik-teknik partisipatif seperti Participatory Urban Appraisal (PUA) digunakan untuk yang menekankan pada proses dialog, penemuan dan pengembangan bersama. Secara umum komponen program yang dikelola LSM terdiri atas: pendidikan, keterampilan kerja, pelayanan informasi, rekreasi, kesehatan dan sanitasi lingkungan, perbaikan kualitas hidup, religi dan aktualisasi budaya lokal.
Berdasarkan uraian tersebut program-program pemberdayaan yang diprakarsai pemerintah dan LSM yang sama-sama mengaku mengggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, tetapi pada tahap pelaksanaan menjadi sangat berbeda, termasuk elemen-elemen yang mempengaruhinya, karena struktur dan mekanisme kedua program tersebut tampak berbeda.
Dengan demikian, istilah pemberdayaan masyarakat telah digunakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti oleh pembuat kebijakan, kalangan praktisi pelaksana program atau proyek, petugas sosial, dan kelompok profesional. Berbagai aktivitas yang menamakan gerakan, program, proyek dan kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional; antara lain : Program Inpres Desa Tertinggal, Program Takesra atau Kukesra, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Kridit Lunak, Program Jaring Pengaman Sosial, dan Program Penanganan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Di daerah, gerakan pemberdayaan juga telah dicanangkan oleh pemerintah, seperti Gerakan Rereongan Sarupi di Jawa Barat; dan Program Keberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh LSM dalam penanganan masalah kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.
Demikian juga oleh lembaga donor, seperti UNICEF dan UNDP juga telah mendukung program-program participatory community empowerment melalui LSM yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan (vulnerable group). Secara internasional, World Bank dan Asian Development Bank dalam memberikan dukungan dana bagi program pengembangan masyarakat (community development) juga telah menekankan pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 1990-an. Kalangan ilmuwan dari perguruan tinggi juga telah mendiskusikan konsep pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perpektif ilmu-ilmu sosial ekonomi, budaya dan politik.
34
Model pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan kepada pemberdayaan (empowerment), yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan.
Pemberdayaan menurut McArdle (1989) diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif melalui kemandiriannya termasuk diberdayakan, bahkan mungkin lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya, dalam rangka mencapai tujuan mereka sendiri tanpa tergantung pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi merupakan komponen penting didalam kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig and Mayo, 1995). Sebaiknya orang-orang terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka lebih memperhatikan hidupnya, untuk memperoleh rasa percaya diri, serta memiliki rasa harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya secara kumulatif, semakin banyak keterampilan, semakin bisa seseorang itu untuk mampu berpartisipasi, juga semakin banyak yang diperolehnya.
Dilain pihak, sistem sosial budaya yang beragam sebagai potensi dalam pembangunan masyarakat kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga masyarakat cenderung kurang responss dan kreatif dalam membangun dirinya atau mengalami ketidakberdayaan (powerless) dalam menghadapi perubahan dan masalah sosial yang ditimbulkan akibat adanya krisis ekonomi.
Berdasarkan hasil kajian penulis tentang potensi yang dimiliki masyarakat Jawa Barat, Bali dan Sumatra Barat (khususnya Kodya Tanah Datar), seperti : gotong royong dan kesetiakawanan sosial, jika digerakkan dan digugah secara sunggguh-sungguh, merupakan sumber daya bagi penanganan masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.
Bentuk program yang sudah ada, yang telah menjadi ciri khas pembangunan sosial di Jawa Barat, seperti : Gerakan Rereongan Sarumpi, Gerakan Rereongan Sapujaga dan Santri Raksa Desa; dengan ditindaklanjuti menjadi suatu paket program yang berisi kegiatan secara terpadu dapat menjadi model program penanganan masalah sosial dan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di Jawa Barat. Demikian juga dengan sistem Banjar di Bali dan Pusek Jalo Pumpunan Ikan di Kodya Tanah Datar, merupakan sumber daya lokal yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
Keanekaragaman sistem sosial budaya di Indonesia telah dikenal lama, namun cenderung diabaikan dan mulai dilupakan oleh sebagian masyarakat termasuk kalangan pemerintah yang telah melakukan perencanaan program pembangunan dari atas dengan menggunakan pola penyeragaman strategi pembangunan masyarakat.
Program penanganan masalah kemiskinan yang berasal dari pemerintah, walaupun mengatasnamakan dan menggunakan strategi pemberdayaan
35
masyarakat, tampaknya tidak mempertimbangkan potensi masyarakat yang bersumber dari sistem sosial budaya setempat. Program dirancang dan dilaksanakan tanpa memberikan kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat agar dapat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dengan inisiatif dan kekuatan sendiri. Hal ini berbeda dengan program yang berasal dari LSM, yang cenderung masih memberikan peluang besar bagi pendayagunaan potensi lokal, seperti yang dilakukan oleh Al Hidayah Learing Centre, Urban Poor Consortium dan Yayasan Rakyat Sejahtera. Hakekat dari kegiatan pemberdayaan yang mendayagunakan potensi dan sumber lokal menurut Harry (2001: 162-163) yaitu:
Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada upaya untuk mendorong dan memobilisasi sumber-sumber sosial sehingga masyarakat dapat menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, menyampaikan pendapat-pendapatnya dan dapat menggali serta memanfaatkan sumber-sumber lokal yang tersedia. Dengan demikian masyarakat dapat terlibat aktif dalam penanganan masalah mulai dari identifikasi masalah sampai dengan menikmati hasilnya. Pengertian masyarakat (society) mengacu kepada sekelompok orang yang belajar hidup dan bekerja bersama. Dari sudut pandangan sistem, masyarakat merupakan suatu ‘holon’ (suatu konsep yang menyatakan bahwa sistem dapat dipandang sebagai unit yang berdiri sendiri, tetapi juga sekaligus dapat dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar atau sebagai sub sistem).
Terjadinya ketidakberdayaan komunitas lokal, dapat merefleksikan adanya sistem komunitas yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Dalam keadaan sistem masyarakat yang lebih besar mengabaikan potensi yang tersedia di dalam komunitas, sama juga dengan membuat keseimbangan sistem sosial tersebut menjadi terganggu atau tidak membuat sistem sosial tersebut menjadi stabil.
Pada dasarnya keberadaan orang-orang yang tinggal di pinggiran kompleks membentuk suatu komunitas, seperti di Pekayon Jaya Bekasi, masih dijiwai oleh nilai-nilai budaya di lingkungannya. Demikian juga komunitas yang tinggal di kompleks perumahan, walaupun mereka berasal dari daerah yang berbeda, cenderung masih memiliki nilai-nilai budaya universal yang mengikat kehidupan mereka. Tatacara kehidupan yang dianut atau diikuti oleh kelompok orang yang disebut komunitas menunjukkan kebudayaan sebagai faktor yang mengikat atau mempersatukan kehidupan manusia dalam kelompok yang disebut komunitas lokal dan komunitas kompleks perumahan.
Adat-istiadat, nilai-nilai dan moral sebenarnya merupakan potensi yang seharus disadari dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Keberhasilan Alhidayah Learning Centre, yang memadukan nilai-nilai budaya kedua komunitas (pinggiran dan kompleks perumahan) untuk membangkitkan nilai solidaritas, saling membantu, saling menjaga ketertiban dan saling menyayangi; ternyata membuat hubungan antara komunitas lokal yang tinggal di pinggiran dengan komunitas kompleks perumahan menjadi mutualisme simbiosis atau hubungan yang saling menguntungkan. Gejala ini sudah mulai nampak di Perumahan Wisma Asri
36
Bekasi yang juga menganggap komunitas lokal pinggiran perumahan merupakan bagian dari komunitas yang lebih luas, yaitu komunitas Wisma Asri. Sejak tahun 2001, telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama mereka, dan dalam perkembangannya terjalin hubungan yang semakin harmonis antara penghuni kompleks perumahan dan komunitas lokal yang masih tinggal di pinggiran-pinggiran kompleks perumahan.
Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada rakyat mensyaratkan pula transformasi struktur-struktur yang mensubordinasi dalam ekologi manusia, yang telah demikian menindas masyarakat. Kondisi yang diperjuangkan adalah kembalinya fungsi-fungsi masyarakat. Strategi pendekatan ini tidak akan dipakai tanpa adanya organisasi lokal dan kelompok sejenis atau disebut Organisasi Berbasis Komunitas atau Community Base Organizations (CBO’s). Karena itu hal-hal penting yang akan digunakan oleh organisasi seperti itu adalah bukan saja perubahan legal tetapi juga mobilisasi politik, peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, perbaikan manajemen pelayanan sosial dan pendidikan non-formal melalui organisasi berbasis komunitas. Jika dikaitkan dengan potensi yang dimiliki di lingkungan kompleks perumahan, maka keberadaan lembaga-lembaga Majelis Taqlim, Badan Amil Zakat, Yayasan Sosial, Lembaga-lembaga Pendidikan Agama, Koperasi Simpan Pinjam, telah lama dikenal sebagai CBO’s yang mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan.
Melalui organisasi berbasis komunitas inilah dapat diidentifikasikan kebutuhan praktis dan strategis melalui cara-cara yang memperkuat organisasi berbasis komunitas tersebut. Karena itu, penting melakukan kategorisasi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat untuk menghindari waktu sebagai makro perubahan, karena perubahan jangka pendek belum menjamin transformasi jangka panjang, dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak secara otomatis berarti terpenuhinya kebutuhan strategis masyarakat.
Kebutuhan praktis itu ialah berbagai kebutuhan dasar manusia, sementara itu, kebutuhan strategis mencakup kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak-hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Cara-cara untuk memahami kebutuhan praktis dan strategis melalui organisasi lokal yang ada di lingkungan komunitas dilakukan secara partisipatif. Hal inilah menjadi relevan digunakan metode Participatory Research Appraisal dalam pemahaman masalah sosial, potensi, kebutuhan dan membuat perencanaan bersama-sama komunitas dalam wadah organisasi berbasis komunitas.
Latar belakang pemikiran partisipasi adalah program, proyek, atau kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari atas atau dari luar komunitas yang sering gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Praktisi pembangunan juga sering mengalami frustasi terhadap kegagalan program tersebut. Reorientasi ulang terhadap strategi pembangunan masyarakat muncul dengan lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu diperlukan seperangkat teknik_teknik yang dapat menciptakan kondisi adanya keberdayaan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Kusnaka dan Harry (2001:14-15) menyatakan bahwa :
37
Masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber-sumber daya alam, maupun dari sumber-sumber sosial dan budayanya. Masyarakat memiliki 'kekuatan' yang bila digali dan disalurkan akan menjadi energi yang besar untuk pengentasan keluarga miskin. Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat.
Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif. Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat. dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat.
Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya. merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dengan kata lain gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan "dari, oleh, dan untuk" masyarakat. Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut harus selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap, ajeg, dan berkelanjutan.
Jiwa partisipasi, warga masyarakat tersebut adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama dan cita-cita bersama.. Seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja lama, bahu membahu, saling membantu dan mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi. Sementara itu, untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan, ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti perumusan konsep, penyusunan model, proses perencanaan, pelaksanaan gerakan pemberdayaan, pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.
Saat ini struktur dan keorganisasian organisasi berbasis komunitas dalam pelaksanaan program penanganan masalah sosial dan kemiskinan cenderung diabaikan peranannya. Cara-cara yang membuat ketergantungan terhadap sistem yang diciptakan oleh pemrakarsa program, tidak membuat potensi lokal menjadi sumber-sumber penyelesaian masalah sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah-masalah sosial tidak lagi menjadi masalah masyarakat lokal, tetapi telah berubah menjadi masalah institusi sosial yang didirikan pemerintah atau lebih luas lagi menjadi masalah departemen teknis atau dinas sosial. Dilain pihak, pola penanganan masalah sosial yang dikembangkan pemerintah dilakukan dengan mekanisme sentralistik dan kurang melibatkan peran aktif masyarakat. Hal ini disebabkan sistem yang dibentuk lebih mengarah kepada organisasi yahng dibuat oleh pemerintah dan cenderung eksklusif keberadaannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Program Implementation Unit (PIU), Kelompok Kerja, Forum Pemberdayaan Rakyat Miskin, Panti Sosial.
Dalam kondisi adanya bentukan organisasi baru dari pemerintah, maka sistem organisasi berbasis komunitas yang telah mengakar di masyarakat menjadi
38
terpengaruh perkembangannya, bahkan ada diantaranya dalam keadaan stagnasi dan disorganisasi. Untuk itu diperlukan reaktualisasi peran dan fungsi organisasi berbasis komunitas setempat melalui strategi pemberdayaan institusi tradisi / pranata sosial lokal dalam mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk masalah kemiskinan yang melingkup komunitas lokal di sekitar pinggiran kompleks perumahan.
Namun bagaimana pun dan pada saat kapan pun dimensi organisasi ini selalu ada di dalam setiap kebudayaan. Pengertian organisasi di sini bukanlah pengertian formal, melainkan mengacu kepada struktur suatu sistem sosial. Suatu kebudayaan selalu memiliki struktur atau dalam keadaan terstruktur, dalam arti bahwa di dalam setiap kebudayaan selalu ada sistem unsur-unsur yang saling berinteraksi, dan jika terjadi perubahan pada salah satu unsur atau pola relasi tertentu, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi perubahan pada unsur-unsur lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud tidak hanya ditujukan secara langsung mengatasi masalah sosial, tetapi sekaligus sebagai strategi dalam melakukan perubahan struktur masyarakat atau mengaktualisasi sumber daya dan kebudayaan lokal sesuai dengan struktur masyarakat yang belaku. Dalam hubungannya dengan penanganan masalah kemiskinan, maka pemberdayaan organisasi berbasis komunitas yang ada di suatu lingkungan, harus dikaitkan dengan aspek kewilayahan. Hubungan antara konsep kebudayaan lokal, desentralisasi dan kewilayahan dijelaskan oleh Harry (2001: 166-167) sebagai berikut:
Dimensi kebudayaan lokal yang akhir-akhir ini mendapat perhatian agak mendalam adalah aspek kewilayahan (territoriality) hubungannya dengan kebijakan desentralisasi. Konsep ini mengacu kepada kecenderungan manusia di dalam setiap sistem sosialnya untuk memperoleh dan memelihara wilayah atau territorynya. Ada ahli-ahli yang mengartikan territory sebagai keruangan (spacial), sedang beberapa ahli lainnya mengaitkan konsep ini dengan aspek-aspek interaksional. Sebab itu dapat disimpulkan bahwa konsep kewilayahan mengacu kepada kecenderungan manusia untuk mengadakan batasan mengenai wilayah keruangan (spacial)nya maupun wilayah interaksionalnya. Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, maka isu pemberdayaan organisasi berbasis komunitas harus dikaitkan dengan aspek kewilayahan di lingkungan kompleks perumahan.
Langkah awal yang perlu dilaksanakan yaitu menyadarkan atau mengingatkan kembali masyarakat terhadap berbagai masalah kemasyarakatan atau disebut melakukan konsientisasi terhadap komunitas di suatu lingkungan untuk kembali memberikan respons dan sensitif terhadap adanya masalah-masalah sosial dilingkungannya (retrospektif pengalaman kemasyarakatan) termasuk menyadari bahwa adanya komunitas miskin yang tinggal di lingkungan sekitar sebagai bagian dari mereka. Dalam kondisi masyarakat sadar akan masalah dan potensi sosial yang dimiliki, maka proses pemecahan masalah melalui pemberdayaan dapat dilakukan yang akhirnya diharapkan terjadinya aktualisasi
39
eksistensi organisasi lokal dalam mengatasi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
Aktualisasi organisasi berbasis komunitas akan diterima apabila kegiatan berazaskan partisipatif dengan mengoptimalkan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang turun temurun, artinya warga masyarakat berpartisipasi dengan cara mereka sendiri mulai dari merencanakan, memutuskan, melaksanakan, menikmati hasil dan mengevaluasi. Keikutsertaan masyarakat mulai dari merencanakan sampai menilai hasilnya, akan menentukan keberhasilan atau diterimanya organisasi berbasis komunitas lokal sebagai suatu institusi sosial di tingkat meso. Artinya pilihan strategi pemberdayaan komunitas akan lebih tepat
jika diberikan kewenangan kepada organisasi berbasis kemunitas itu sendiri, bukan diposisikan di tingkat pemerintah lokal (kelurahan, kecamatan atau dinas yang terkait).
Kesimpulan
Berdasarkan kajian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Hakekat masalah kemiskinan, keterlantaran dan masalah sosial lainnya adalah masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat lokal. Untuk itu penanganan masalah sosial haruslah berbasiskan masyarakat, karena masyarakat yang paling tahu kondisi permasalahannya. Kecenderungan penanganan masalah sosial secara sentralistik dan sektoral mengakibatkan masyarakat semakin tidak peduli terhadap masalah sosial yang berkembang di lingkungannya.
2. Keanekaragaman sistem sosial budaya di Indonesia harus dipahami sebagai potensi yang belum optimal dimanfaatkan dalam proses pembangunan masyarakat, padahal sistem sosial budaya lokal merupakan modal sosial (social capital) yang telah tumbuh dan berkembang secara turun menurun serta masih berakar kuat di masyarakat.
3. Aktualisasi sistem sosial budaya lokal menjadi strategis didiskusikan kembali, ketika Indonesia berada dalam alam demokrasi dan reformasi disegala bidang pembangunan. Saat bangsa Indonesia mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi, maka strategi pembangunan yang berpusatkan pada rakyat dengan sendirinya membutuhkan perubahan dari karitas (charity) atau residual menjadi pemberdayaan masyarakat.
4. Strategi pemberdayaan masyarakat berbasiskan sistem sosial budaya lokal perlu diformulasikan secara tepat tanpa harus membuat pola-pola seragam seperti pada masa orde baru. Jika ada pencanangan penanggulangan masalah kemiskinan atau masalah sosial, perlu dibatasi sampai tahap mobilisasi sosial atau penyadaran (konsientisasi) masyarakat. Adapun proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri harus dilimpahkan kepada masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, sistem pendukung, pengakses sumber sosial, dan peran-peran lain yang bersifat tidak langsung (indirect services).
40
5. Strategi pembangunan masyarakat yang sensitif sistem sosial budaya setempat di Indonesia dengan sendirinya akan beraneka ragam dan hal ini membutuhkan kesadaran dari pemerintah untuk mereposisi fungsi dan peran sebagai fasilitator pembangunan.
KEPUSTAKAAN
Craig, G & M. Mayo. 1995. Community Participation and Empowerment: The Human face of Structural Adjustment or Tools for Demoratic Transformation in Craig, G & Mayo, M (ed.) 1995. Community Empowerment: A Reader in Participation and Development. London : Zed Books
Dubois and K. K. Miley. 1996. Social Work, An Empowering Profession. Boston: Allyn and Bacon.
ESCAP. 1999. HRD Course for Poverty Alleviation. Bangkok : HRD Division.
Hanna, M. G and Robinson, B. 1994. Strategies for Communiy Empowerment: Direct-Action and Transformative Approaches to Social Change Practice. New York : The edwin Mellen Press.
Harry Hikmat dan Jusman Iskandar. 1995. Evaluasi Program Rereongan Sarupi di Propinsi Jawa Barat. Bandung : Pemda Tk I Jawa Barat.
Harry Hikmat. 1995. Paradigma Pembangunan dan Implikasi dalam Perencanaan Sosial. (tidak dipublikasikan). Jakarta : Universitas Indonesia.
_____________. 1996. Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi dengan Kemajuan Sosial di Propinsi DT I Jawa Barat (tesis). Jakarta : Universitas Indonesia.
____________ 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora Utama Press.
____________ 2002. Metode dan Teknik Penelitian, Pemetaan, dan Pemberdayaan Masyarakat secara Partisipatif. (Makalah untuk pelatihan di Depdiknas, Dep. Pertambangan dan Energi, Depsos, Pemda Jabar, LSM)
____________ 2002. Ketahanan Sosial : Konsep, Konstruks dan Indikator (makalah diskusi pakar Depsos)
Haryono Suyono, 1998. Jaringan Pemberdayaan Sosial – Social Safety Net dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera
41
Kusnaka Adimihardja dan Harry Hikmat. 2000. PRA: Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
MacArdle, J. 1989. Community Development Tools of Trade. Community Quartely Journal. Vol 16.
Makmur & Harry. 2001. Evaluasi Program Jaring Pengaman Sosial. Jakarta : Yashinta & Bappenas.
Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
Pranarka dan Vidhyandika M. 1996. Pemberdayaan, dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
Simon, B.L. 1990. Rethinking Empowerment. Journal of Progressive Human Services, 1. 27-39.
Sumengen, Harry Hikmat, dan Tumpal. 2003. Perencanaan Partisipatif. Jakarta : PT. Ciprus.
Yulfita Rahardjo, 1998. Social Safety Net dalam Perspektif Nasional dalam Yulfita Rahardjo & Ingrid Kolb-Hindarmanto (ed.). Prosiding “Social Safety Net”: Pengembangan, Konsep dan Aplikasinya. Jakarta : PPT LIPI & UNICEF.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar